6 Catatan Akademisi terhadap RUU Kadin, dari Independensi hingga Pendanaan
Kadin sebagai organisasi pengusaha harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan alat ...
Pemerintah Usulkan Pangkas 184 DIM RUU Kadin, Independensi dan Kewenangan Organisasi Jadi Sorotan
Kadin ke depan diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah. Memper...
Format Pengawasan Ideal dalam Revisi UU Kadin
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ("Kadin") Indonesia Shinta W. Kamdani mengusulkan mekanis...
Perlukah RUU Kadin Membentuk Lembaga Penyelesaian Sengketa Bisnis Baru?
Sebelum RUU Kadin memutuskan perlu atau tidaknya suatu lembaga penyelesaian sengketa bisnis, pertany...
DPR Kaji Ulang Usulan Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam RUU Kadin
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") akan mengkaji ulang usulan tentang p...
Satu Wajah Banyak Kepentingan, Pertaruhan Independensi Pengusaha di RUU Kadin
Ketua Umum dipilih melalui Munas, dan penetapan Presiden sifatnya deklaratif. Presiden tidak boleh m...
RUU Kadin Bergulir, Batas Wewenang Kadin dan Pemerintah Dipersoalkan
Fungsi kebijakan Kadin yang diatur Pasal 8 dan 9 RUU memposisikan lembaga ini punya tugas mirip Keme...
RUU Kadin Ubah Status Jadi Lembaga Mitra Strategis Pemerintah, DPR Khawatir Kewenangannya Terlalu Besar
Definisi Kadin sebagai lembaga mitra strategis pemerintah yang bersifat sui generis dikhawatirkan me...














