Revisi Perpres KIT Batang Atur Aset BUMN dan Investasi Baru
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah memfinalisasi Rancangan Perubahan Peraturan Presi...
Usulan Evaluasi Harga Lahan dalam RUU Kawasan Industri
Pemerintah mengusulkan pemberian kewenangan kepada Menteri Perindustrian untuk mengevaluasi harga ju...
Usulan Mekanisme Baru Penghitungan HGB Pecahan dalam RUU Kawasan Industri
Kementerian Perindustrian ("Kemenperin") mengusulkan mekanisme baru dalam penghitungan hak guna bang...
RUU Kawasan Industri, Perusahaan Diusulkan Bisa Bangun Bandara hingga Pelabuhan secara Mandiri
Kementerian Perindustrian ("Kemenperin") mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan In...
RUU PFII Beri Dewan Kewenangan Bentuk Aturan Kawasan Finansial Internasional
Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia ("PFII") tidak hanya menawarkan pemb...
Penerapan Sistem Common Law Kawasan Ekonomi Khusus di Bali dalam Perspektif Cross Border Insolvency
Penerapan sistem common law pada KEK Bali dalam perspektif cross-border insolvency mencerminkan kebu...
Status Objek Vital Nasional dalam RUU Kawasan Industri
Kementerian Perindustrian ("Kemenperin") tengah memperjuangkan penguatan aspek keamanan dalam Rancan...
HKI Sodorkan 9 Klaster Urgensi RUU Kawasan Industri, dari Insentif Sampai Perizinan
Salah satunya memperkuat pemberian insentif yang kompetitif, transparan, dan berkelanjutan bagi kawa...














