Bea Cukai Simplifikasi Aturan Kawasan Berikat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ("DJBC") Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan penyusunan Ranc...
Bappenas Usulkan Perlu KEK Berbasis Hayati untuk Bioekonomi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan /Pembangunan Nasional ("PPN/Bappena...
Implementasi Family Office Mengacu pada Penyelenggaraan KEK, Pemerintah Segera Rapat Terbatas
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sedang ...
Kementerian PUPR Godok Aturan Pelepasan Kawasan Hutan di IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan ...
Tiga RPP KEK Terbaru Selesai Harmonisasi
Pemerintah mengharmonisasikan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus ("K...
PP 3 KEK Terbaru Masuk Tahap Izin Prakarsa
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memastikan penetapan 3 KEK terbaru yang berada di Batam,...
3 KEK Terbaru Punya Potensi Ekonomi Berbeda
Tiga kawasan baru disetujui sebagai Kawasan Ekonomi Khusus ("KEK") dalam Sidang Dewan Nasional KEK y...
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Disepakati Ditunjuk Presiden
Karena sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial.














