Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum acara Mahkamah Konstitusi ("MK") adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakan hukum mat...
Mengembalikan Pemilu kepada Cita Konstitusi
Hanya dengan pemilu yang berkeadilan, demokrasi akan tumbuh bukan di atas jargon retoris, melainkan ...
Membaca Konstitusionalitas Formal UU TNI dari Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai formalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merupa...
Tanpa Meritokrasi Partai Politik, Konsolidasi Demokrasi Sulit Terwujud
Peluang kegagalan konsolidasi demokrasi menjadi jauh lebih besar, jika berhadapan dengan budaya feod...
Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara
Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara terletak pada sumber hak dan sifat universalitas su...
Sikap Diam Pemerintah: Ancaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara
Mekanisme hukum yang ideal harus dibangun dengan memisahkan secara tegas antara fiktif positif denga...
Jabatan Presiden Republik Indonesia Pernah Dijalankan Advokat
Kurang dari setahun menjabat, tetapi ada beberapa undang-undang yang ditandatangani Assaat selaku Pr...
Putusan Bersyarat MK, Jalan Tengah Menjaga Stabilitas Hukum dan Demokrasi
Melalui pendekatan putusan semacam ini, MK berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kebutu...