Konsep negara hukum mewajibkan pemerintah melayani warga negara secara adil, transparan, dan responsif. Namun, dalam praktik, permohonan warga kerap tidak ditanggapi dalam batas waktu semestinya (unreasonable time), sehingga menimbulkan sikap diam pemerintah yang dikategorikan sebagai maladministrasi dan berimplikasi langsung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Secara fiksi hukum, sikap diam pemerintah dikenal melalui dua rezim. Pertama, fiktif negatif (tacit refusal) yang berarti diam sebagai penolakan. Kedua, fiktif positif (tacit approval) yang bermakna diam sebagai persetujuan. Konsep fiktif negatif diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dalam UU No. 51 Tahun 2009 (UU Peratun), sedangkan fiktif positif diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sayangnya, pasang surut pengaturan kedua rezim sikap diam pemerintahan justru melahirkan ketidakpastian hukum.
Artikel ini membahas bagaimana sikap diam pemerintah sebagai bagian dari maladministrasi yang mengancam hak konstitusional warga, sekaligus menawarkan mekanisme hukum yang ideal untuk mengatasinya.
Maladministrasi sebagai Pelanggaran Hak Konstitusional
Menurut UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, maladministrasi mencakup perilaku aparat negara yang melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, hingga mengabaikan kewajiban hukum. Bentuk maladministrasi yang paling sering terjadi dalam pelayanan publik adalah tidak memberikan pelayanan dan penundaan berlarut.
Data Ombudsman RI tahun 2023 mencatat lebih dari 1.300 aduan terkait ketiadaan pelayanan, serta hampir 1.000 aduan terkait penundaan yang berlarut. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas birokrasi dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik (public service).
Berdasarkan perspektif konstitusional, maladministrasi ini jelas bertentangan dengan hak-hak yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, seperti Pasal 27 ayat (1) terkait persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum; Pasal 28D ayat (1) dan (3) yaitu hak atas pengakuan, kepastian hukum, serta hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil; Pasal 28F berupa hak atas informasi; Pasal 28I ayat (2) menyangkut hak bebas dari perlakuan diskriminatif.
Sikap diam pemerintah yang berujung maladministrasi memiliki dampak serius terhadap perlindungan HAM. Dalam kacamata perlindungan HAM, negara seharusnya menjalankan tiga kewajiban utama, yaitu menyediakan pelayanan publik yang layak (to fulfill), tidak membuat kebijakan yang merugikan warga (to respect), dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah (to protect).
















