Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan warga negara. 

Lantas, apakah perkawinan campuran yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (&ldquo;KUA&rdquo;) wajib diregistrasikan pada Kantor Catatan Sipil? Kemudian, bagaimana syarat update&nbsp;Kantor Tanda Penduduk (&ldquo;KTP&rdquo;) untuk Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) serta penerbitan Kartu Keluarga (&ldquo;KK&rdquo;) dan KTP untuk Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Prosedur Penerbitan KK dan KTP Bagi WNA yang Menikah dengan WNI

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Anak Anda dapat diklasifikasikan sebagai anak luar kawin. Kelahirannya dicatat dalam kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Seorang anak perempuan luar kawin sendiri tetap dapat melangsungkan perkawinan. Adapun nama suami Anda yang bukan ayah kandung si anak tersebut tidak perlu dicantumkan, baik di akta kelahiran maupun pada kutipan akta perkawinan.

&nbsp;
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Siapa yang Menjadi Wali Nikah bagi Anak Luar Kawin?

Penerbitan akta perkawinan yang terlambat bisa dilakukan melalui mekanisme permohonan pengesahan perkawinan atau isbat nikah ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. 

Lantas bagaimana prosedur mengurus akta nikah yang terlambat bahkan ketika pasangan suami istri sudah mempunyai anak? Bagaimana mengurus akta anak-anak pasangan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ini Cara Mengurus Akta Nikah yang Terlambat 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Pada dasarnya setiap penduduk (kepala keluarga) hanya bisa masuk atau terdaftar di satu KK saja, karena setiap penduduk hanya bisa memiliki satu NIK yang tercatat di satu KK. Jika tercatat di lebih dari satu KK, maka akan tercatat sebagai data ganda. 

Ada dua opsi pembuatan kartu keluarga poligami. Pertama, suami dapat memilih di mana dirinya dicatatkan sebagai kepala keluarga, di KK istri pertama atau istri kedua. Kedua, suami dapat mencatatkan kedua istrinya dalam satu KK yang sama. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan dan Pencatatannya

Salah satu prosedur awal yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama (&ldquo;KUA&rdquo;) adalah pendaftaran kehendak nikah.

Untuk dapat melakukan pendaftaran kehendak nikah, ada sejumlah syarat daftar nikah yang wajib dipenuhi calon pengantin, di antaranya, fotokopi kartu tanda penduduk (&ldquo;KTP&rdquo;) dan Kartu Keluarga (&ldquo;KK&rdquo;). Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dalam melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

Lalu, jika data dalam KTP dan KK masih beragama selain Islam, bisakah seorang mualaf mendaftarkan kehendak nikah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Syarat Daftar Nikah di Kantor Urusan Agama bagi Mualaf

Perlu kami luruskan, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bukan Pengadilan Agama.

Lalu, menjawab pertanyaan Anda, sejauh penelusuran kami, tidak ada peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan dalam tugas pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA, baik untuk masyarakat biasa maupun pernikahan artis. Oleh karena itu, seharusnya KUA memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti jadwal pernikahan artis yang diminta oleh wartawan. Terlebih lagi, pada dasarnya informasi tentang kehendak nikah memang merupakan hal yang bersifat publik, dalam artian harus diumumkan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Petugas KUA ‘Bocorkan’ Jadwal Nikah Artis ke Wartawan, Bolehkah?  

Perubahan nazhir (pihak penerima harta benda wakaf) secara hukum dapat saja dilakukan. Menyambung pertanyaan Anda, apabila yang awalnya nazhir perseorangan akan diubah menjadi nazhir yayasan atau dalam hal ini badan hukum, dapat dilakukan setidaknya melalui 3 alternatif cara, yaitu:

<ol>
	<li>Pengunduran diri nazhir perseorangan;</li>
	<li>Atas inisiatif Kantor Urusan Agama (KUA); dan</li>
	<li>Atas usulan wakif atau ahli waris wakif.</li>
</ol>

Namun sebelum mengubahnya, hendaknya diperhatikan persyaratan bagi nazhir badan hukum.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Alternatif Cara Ganti Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum

Sebelum memutuskan menikah kembali, perlu diketahui bahwa tidak semua perceraian dalam Islam dapat dilakukan rujuk dan/atau menikah kembali. Perceraian yang terhadapnya masih dapat dilakukan rujuk dan/atau kawin kembali hanyalah talak yang termasuk ke dalam talak raj&rsquo;i dan talak ba&rsquo;in sughra.

Talak seperti apa yang termasuk kategori tersebut? Dan masih bisakah pasangan yang telah bercerai mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) belum diperbarui?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Menikah Kembali Setelah Bercerai karena Emosi Sesaat

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kua