Mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis, biasanya menggunakan dinding atau tembok sebagai medianya, yang memiliki banyak tujuan pembentukan, salah satunya untuk menyuarakan kritik.

Pada dasarnya, setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam bentuk tulisan berupa gambar di muka umum.

Lalu, apakah mural yang menggambarkan wajah presiden sebagai bentuk kritik dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau bahkan diancam pidana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kritik Pemerintah dengan Mural, Bisakah Dipidana?

Sejak dulu perdebatan tentang tindak pidana terhadap bendera berkisar pada unsur kesengajaan.

Masalah Rumusan Tindak Pidana Terhadap Bendera Negara

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
�
Jika mengacu pada <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a8148b5af61c/node/uu-no-24-tahun-2009-bendera,-bahasa,-dan-lambang-negara,-serta-lagu-kebangsaan" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan</a> (�UU 24/2009�), yang wajib dipasang di Gedung dan/atau Kantor Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah adalah Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
�
Tidak ada perintah atau kewajiban tegas dari UU 24/2009 tentang pemasangan gambar atau foto presiden dan/atau wakil presiden seperti pada gedung dan/atau kantor lembaga negara atau instansi pemerintah. Namun ada ketentuan bahwa jika lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden, maka gambar resmi presiden dan/atau gambar wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara.
�
Namun ada himbauan pemasangan gambar atau foto resmi presiden dan/atau wakil presiden yang dituangkan dalam <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54913aaac24b6/nprt/lt51f6664589c00/se-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-no-12-tahun-2014-pemasangan-gambar-resmi-presiden-dan-wakil-presiden-republik-indonesia-periode2014-2019" style="color:blue; text-decoration:underline">Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemasangan Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019</a>.
�
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
�
</td>

Dasar Hukum Pemasangan Foto Presiden dan Wapres di Kantor Pemerintahan

Adakah Jerat Pidana Bagi Penghina Pancasila? 

Yusril Ihza Mahendra. Foto: SGP

Polisi hendaknya mendahulukan langkah persuasif kepada setiap orang yang diduga melanggar Pasal 67 huruf c, sebelum mengambil langkah penegakan hukum

Yusril: Pasal  yang Dikenakan Polisi dalam Kasus Nurul Fahmi Tak Tepat  

Dinilai Menghina Pancasila, Ketua FPI Dilaporkan ke Bareskrim

Jerat Pidana Bagi Penghina Lambang Negara

Zaskia Gotik saat tampil dalam acara musik salah satu stasiun televisi swasta. Foto: Youtube

Sebagai bentuk pembelajaran hukum agar tak terjadi di kemudian hari ketika tampil di depan umum.

Anggota Dewan Dukung Penegak hukum Proses Kasus Zaskia Gotik

Beranda

Home

lambang-negara

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#lambang negara