DJP Gandeng Jampidsus dan Bareskrim Optimalkan Penerimaan Negara
DJP memerlukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lain supaya tujuan bersama dari penegakan huku...
Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional
Hukum internasional tidak mengatur jelas aksi kudeta militer. Piagam PBB hanya mengatur prinsip kese...
PBHI Laporkan Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo ke Komnas HAM
Laporan khusus ini juga dilayangkan ke Kapolri dan lembaga lain yang terkait. PBHI meminta pemerinta...
Pentingnya Pelindungan Privasi dalam Tata Kelola Data Kesehatan
Ke depan perlu regulasi yang spesifik mengenai digitalisasi kesehatan.
Penjelasan Hukum Terkait Besaran Pemberian Kompensasi PKWT
Uang kompensasi wajib diberikan ketika jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir....
Wahiduddin Adams: Tantangan Profesi Hukum di Era Teknologi Informasi
Pengacara atau advokat akan terkena imbas dari industri 4.0. Disarankan pengacara atau advokat memba...
Pengaturan Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja Dinilai Memenuhi Teori Keadilan
Seperti pengaturan upah minimum dan kompensasi PKWT.
Norma e-Government Bakal Masuk dalam Perubahan UU Pelayanan Publik
Pelayanan publik berbasis teknologi. Kendalanya, jaringan internet belum stabil dan menjangkau semua...














