MK Kabulkan 44 Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 Lampaui 2019
Tahun 2019, hanya terdapat 13 perkara PHPU Legislatif yang dikabulkan sebagian dari total perkara ya...
UU Tapera Diuji Materi ke MK
Ada dua pasal yang dimohonkan yakni pasal 1 ayat (3) dan pasal 9 ayat (2). Kedua pasal ini dinilai t...
Dampak Konstitusional RUU MK Mengancam Prinsip Kekuasaan Kehakiman
Dalam putusan MK No.81/PUU-XXI/2023 menyebutkan bila perubahan UU MK dilakukan tidak boleh merugika...
Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi
Substansi yang direvisi melulu soal masa jabatan hakim. Bahkan RUU Perubahan Keempat UU MK ada mekan...
9 Alasan Pakar HTN dan HAN Tolak RUU MK
Karena merusak bangunan negara hukum, demokrasi, dan mengancam independensi MK. DI masa transisi pem...
Guru Besar Ini Sinyalir Ada Iktikad Tidak Baik Terhadap Independensi MK
Prosedur penyusunan dan substansi RUU Perubahan Keempat UU MK terlihat ada intervensi lembaga negara...
Membedah Konflik Kepentingan dengan Petahana dalam Sengketa Pilpres 2024
Persoalan utamanya terletak pada ketidaksetaraan dalam kompetisi. MK lebih banyak berfokus pada pemb...
Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum
Karena berpotensi melemahkan independensi MK sebagai bagian dari lembaga peradilan.