Dua Mantan Hakim Konstitusi Ini Usulkan 3 Substansi Penting Untuk RUU MK
Perubahan UU MK harusnya memuat tentang hukum acara, mekanisme pembubaran partai politik dan menamba...
Prof Susi Dwi Harijanti: RUU MK Runtuhkan Independensi Hakim Konstitusi
Independensi MK runtuh melalui politisasi, yakni perubahan UU MK yang sarat kepentingan politik part...
Mahfud MD Beberkan Alasan Tolak RUU MK
Karena Pasal 87 RUU memuat ketentuan tak biasa, mengharuskan hakim MK yang sudah menjabat lebih dari...
Jadi Polemik, PSHK Desak Pembahasan Revisi Keempat UU MK Dihentikan
Perubahan Keempat UU MK dinilai menunjukkan iktikad buruk pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenak...
Ketua MK Suhartoyo: Beracara di MK Tidak Harus Dilakukan oleh Advokat
Untuk memudahkan para pencari keadilan yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya yang dirasakan di...
Catatan dan Refleksi Kritis Akademisi STH Indonesia Jentera atas Putusan PHPU Pilpres 2024
Pasca putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024, semua pihak diminta untuk terus mengkritisi kebijakan da...
Apa itu Dissenting Opinion?
Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam sua...
3 Sebab MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres 2024
Mulai dari hukum acara, paradigma hakim, dan permintaan pemohon terlalu tinggi (high call).














