Komitmen MK Kedepankan Independensi dan Imparsial dalam Penanganan Sengketa Pemilu
Masyarakat dapat mengawasi penerapan Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman. MK harus terus berbenah.
Langgar Indisipliner, MKH Berhentikan Hakim PN Garut
Karena tidak masuk kerja selama lebih dari tiga bulan 20 hari.
Ini 3 Syarat Menang Pilpres Satu Putaran Bila Diikuti 3 Paslon
Bila ada 3 paslon, syarat kemenangan pilpres dalam putaran pertama mendapat suara lebih dari 50 pers...
Mengurai Potensi Pelanggaran Pemilu TSM
Kebijakan bantuan sosial rawan digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Pelanggaran ini ...
Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi
Kejagung mencapai 76,2 persen, Polri 75,3 persen, Pengadilan 75,2 persen, MK 70,8 persen, dan KPK 70...
Mekanisme Konstitusi Tentang Proses Pemakzulan Kepala Negara
Presiden tidak dapat dimakzulkan akibat putusan kebijakan (doelmatigheid beslissing) yang ditetapkan...
Arsul Sani dari Profesi Advokat hingga Jabat Hakim Konstitusi
Secara otomatis resmi pula menanggalkan atribut kepartaian di partai berlambang kabah dan melepas ku...
MK Tolak Uji Konstitusionalitas Kewenangan Penyidikan Jaksa, Begini Respons Kejaksaan
Kejaksaan mengapresiasi terbitnya Putusan MK No.28/PUU-XXI/2023 yang menolak seluruh permohonan yang...