Living Law dalam KUHP Baru: Menjembatani Kepastian Hukum dan Keadilan Lokal
Pengakuan living law dalam KUHP Baru bukanlah ancaman bagi asas legalitas, melainkan bentuk evolusi ...
Masyarakat Adat Persoalkan UU IKN ke MK, Minta FPIC Jadi Syarat Kebijakan
Perlindungan dan pelibatan hak masyarakat adat dalam Pasal 21 UU IKN masih bersifat pasif dan belum ...
Memudarnya Kedaulatan Negara pada Konservasi
Jika negara ingin membangun konservasi yang berkeadilan sekaligus memperkuat kedaulatannya, perlindu...
Reforma Agraria Mandek, Regulasi SDA Tumpang Tindih hingga Masyarakat Adat Terdesak
Berbagai sektor, mulai dari hutan, tanah, air hingga pesisir, memiliki prinsip pengelolaan yang seja...
Baleg DPR Janji RUU Masyarakat Adat Perkuat Perlindungan Hak, Tanah hingga SDA
RUU Masyarakat Adat penting memastikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak ma...
Posisi Pengetahuan Adat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kekayaan Intelektual
Masyarakat Adat memiliki pengetahuan, kelembagaan, dan karyanya sendiri yang berhak mendapatkan peng...
Cerita dari Desa Darmo, Ketika Batas Alam Tergerus Izin Tambang Batu Bara
Tokoh adat menyoroti lemahnya pengakuan hak ulayat.
RUU Masyarakat Adat Harus Jamin Kepastian Hukum, Termasuk Dunia Usaha
Pelaku usaha berharap RUU Masyarakat Adat mengatur mekanisme pengakuan dan klaim wilayah adat. Penye...














