<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.5in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Peraturan Menteri dalam <strong>UU 12/2011</strong> tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam <strong>Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011</strong>, yang menegaskan:</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:40px; margin-right:0in; text-align:justify"><em>Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup <strong>peraturan yang ditetapkan oleh</strong> Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, <strong>Menteri</strong>, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</em></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa �Peraturan Menteri�, namun frase <strong>��peraturan yang ditetapkan oleh� menteri��</strong> di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU 12/2011 tetap diakui keberadaannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam hal pembentukan Peraturan Menteri tentu yang memiliki kewenangan adalah Menteri yang bersangkutan. Kewenangan yang dimaksud disini untuk menetapkan Peraturan Menteri. Jika terjadi pergantian Menteri (sebagai contoh adalah pada jabatan Menteri Perhubungan yaitu Ignasius Jonan yang diganti oleh Budi Karya Sumadi pada Tahun 2016), Peraturan Menteri yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak diganti oleh Peraturan Menteri yang baru (yang ditetapkan oleh Menteri yang baru). Maka dapat disimpulkan, apabila terjadi pergantian menteri, tidak otomatis membuat Peraturan Menteri yang sudah ada menjadi tidak berlaku lagi.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Status Peraturan Perundang-undangan yang Diubah Jika Ada Pergantian Kekuasaan

Foto: RES

Sayangnya, fungsi pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan pemerintah. Padahal, pemerintah berkewajiban melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam penentuan standar, norma, pedoman, perencanaan dan prosedur persyaratan dan keamanan pelayaran.  

Hindari Kecelakaan, Pahami Standar Keselamatan Penyeberangan Angkutan Laut 

Anggota Komisi V DPR Fary Djemi Francis (kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dalam diskusi mengenai transportasi daring, Selasa (04/4). Foto: RES

Sulit mengatur ojek motor dalam bentuk Permenhub jika tak ada pijakan hukum di atasnya.

Atur Ojek Motor, DPR Ingin Revisi UU Lalu Lintas

Menhub Ignasius Jonan. Foto: RES

Asalkan sudah lolos uji laik jalan (KIR), sehingga kendaraan tersebut terdata oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan transportasi.

Menhub Bolehkan Mobil Pelat Hitam Angkut Penumpang

Kantor salah satu penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi, Grab Taxi di Jakarta. Foto: RES

Bukan malah memblokir dan melarang keberadaannya. Beberapa negara telah menyusun regulasi transportasi berbasis aplikasi, Indonesia bisa mencontohnya.

Soal Transportasi Berbasis Aplikasi, Pemerintah Diminta Benahi Aturan

Beranda

Home

menteri-perhubungan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#menteri perhubungan

Status Peraturan Perundang-undangan yang Diubah Jika Ada Pergantian Kekuasaan

Hindari Kecelakaan, Pahami Standar Keselamatan Penyeberangan Angkutan Laut

Atur Ojek Motor, DPR Ingin Revisi UU Lalu Lintas

Menhub Bolehkan Mobil Pelat Hitam Angkut Penumpang

Soal Transportasi Berbasis Aplikasi, Pemerintah Diminta Benahi Aturan