<p><em>Prank </em>terhadap pengemudi ojek <em>online</em> pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana tidak dapat dihukum pidana. Namun demikian, pengemudi yang dirugikan atas<em> prank </em>yang dialaminya tetap berhak atas ganti rugi, sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>.</p>

<p>Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya Melakukan <i>Prank</i> Ojol Saat Memesan Makanan

Pengamen Ondel-ondel serta masyarakat umum memasukkan surat untuk Presiden ke dalam Boks saat sejumlah Pegawai KPK (nonaktif) bersama Solidaritas Masyarakat Sipil melakukan aksi damai dengan mendirikan Kantor Darurat KPK, di Trotoar Gedung ACLC-KPK, Jakarta, Jumat (17/9). 

Dukung 57 Pegawai KPK Ondel-ondel dan Ojol Ikut Surati Presiden

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dengan <em>driver </em>sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan (<em>partnership agreement</em>).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada umumnya perusahaan aplikasi tidak memperbolehkan pemilik akun (driver) untuk memperjualbelikan akun kepada pihak lain. Apabila dilakukan, maka perusahaan dapat memberikan saksi berupa penghentian operasional sementara <em>(suspend)</em> atau putus mitra terhadap pemilik akun, sesuai kesepakatan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div><span style="color:#222222">Lalu, apakah perbuatan ini melanggar </span><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>? <span style="color:#222222">Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</span></div>


Hukumnya Jual Beli Akun Ojek <i>Online</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya pengemudi dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami sarankan Anda memberitahukan kepada penumpang mengenai kewajiban memakai helm, fungsi, manfaat serta sanksi yang akan Anda terima jika ia tidak memakai helm agar penumpang tersebut mau memakai helm.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika penumpang tetap tidak memakai helm, maka mungkin Anda dapat membatalkan pesanannya dan mencari penumpang lain. Karena sanksi terhadap pelanggaran kewajiban memakai helm hanya dikenakan kepada pengemudi, walaupun hanya penumpang yang tidak memakai helm. Ini karena undang-undang telah mengatur demikian, sehingga sifatnya memaksa agar undang-undang tersebut dipatuhi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Penumpang Ojek Online Tidak Mau Pakai Helm

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.5pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika kendaraan atau pengemudi �taksi <em>online</em><em>�</em> saat menjemput penumpang ternyata berbeda dengan data kendaraan atau identitas pengemudinya yang tercantum dalam aplikasi, maka hal tersebut <strong>bertentangan</strong> dengan ketentuan dalam Pasal 31 huruf c <u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c25d0b9f23a7/node/534/peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-118-tahun-2018" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus</a></u>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Hal tersebut dapat termasuk pelanggaran sedang atau berat, yang sanksinya diberikan oleh Menteri Perhubungan atau Gubernur kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan dapat berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, hingga pencabutan izin penyelenggaraan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Jika Menemukan <i>Driver</i> atau Kendaraan Berbeda dengan di Aplikasi

Ilustrasi pengendara transportasi berbasis aplikasi. Foto: BAS

Relasi antara pengemudi dan perusahaan operator apakah layak disebut kemitraan atau hubungan kerja?

Pemerintah Kaji Aturan Ketenagakerjaan Transportasi Daring

Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, <i>Driver</i>, dan Penumpang

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B Panjaitan (tengah) bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (kedua kiri) Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kedua kanan) dan Kakorlantas Polri Royke Lumowa (kiri) memberi keterangan tentang Rancangan Peraturan Menteri terkait transportasi online di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (19/10). 

Permenhub Transportasi Online Direvisi

Beranda

Home

ojek

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#ojek

Hukumnya Melakukan Prank Ojol Saat Memesan Makanan

Dukung 57 Pegawai KPK Ondel-ondel dan Ojol Ikut Surati Presiden

Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online

Jika Penumpang Ojek Online Tidak Mau Pakai Helm

Jika Menemukan Driver atau Kendaraan Berbeda dengan di Aplikasi

Pemerintah Kaji Aturan Ketenagakerjaan Transportasi Daring

Hubungan Antara Penyedia Aplikasi, Driver, dan Penumpang

Permenhub Transportasi Online Direvisi