Vonis Pidana Mati Banyak Terjadi di Era Pemerintahan Jokowi
Rata-rata vonis hukuman mati yang dijatuhkan dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 57 vo...
Penerapan Pidana Mati dalam KUHP Nasional Bersifat Ultimum Remedium
Karena terdapat upaya mengubah hukuman dengan masa percobaan selama 10 tahun, agar terpidana memperb...
Menyoal Penuntasan 7 Masalah Pendidikan Nasional
Seperti mahalnya biaya pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis, kesejahteraan tenaga pendidik, h...
Ini Harapan Dunia Usaha Pasca Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024
Selepas perhelatan semua rangkaian Pemilu 2024 semua pihak dapat bergandengan tangan dan bergotong r...
Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru
Tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaa...
MA Dalami Problematika Pengaturan Living Law KUHP Nasional
Melibatkan pakar hukum adat yang tergabung dalam APHA Indonesia.
Potensi Hapus Hak Rakyat Atas Tanah, 6 Alasan KPA Desak Perpres 78/2023 Dicabut
Pengadaan tanah tak perlu regulasi baru karena bisa menggunakan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ...
5 Catatan Walhi Perpres 78/2023 Layak Dicabut
Perpres 78/2023 dinilai mengabaikan hak rakyat atas tanah.














