Secara umum visa terdiri dari 4 jenis yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Kemudian, visa kunjungan dibedakan lagi menjadi beberapa macam yaitu visa sekali perjalanan, visa beberapa kali perjalanan, dan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Apa kegunaan masing-masing jenis visa tersebut dan kepada siapa dapat diberikan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) saat konferensi pers. Foto: Kemenkumham

Golden visa diharapkan dapat menjadi stimulus yang diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi agar investor asing tertarik mengembangkan bisnis dan menanamkan modal di Indonesia.

Kemenkumham Kaji Pemberian Golden Visa Untuk Investor Asing

Ilustrasi 

Kantor-kantor Imigrasi se-Indonesia mulai melayani paspor Simpatik dan Eazy Passport ini per 7 sampai dengan 25 Januari 2023. Adapun pijakan dari dilaksanakannya Paspor Simpatik dan Eazy Passport ini adalah SK Dirjen Imigrasi No.IMI-0005.KP.04.01 Tahun 2023.

Ditjen Imigrasi Hadirkan Layanan Paspor Simpatik dan Eazy Passport

Pemalsuan data pribadi dengan cara memberikan data atau keterangan yang tidak benar untuk keperluan pembuatan paspor dapat dijerat pidana. 

Jerat hukum memberikan data atau keterangan yang tidak benar alias membuat data pribadi palsu &nbsp;adalah merujuk <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Keimigrasian</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Bagaimana bunyi pasalnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor

Memberikan keterangan palsu atau tidak benar untuk membuat paspor adalah tindak pidana yang dapat dijerat dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:blue; text-decoration:underline">UU PDP</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4dd0e447183ec/undangundang-nomor-6-tahun-2011/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_6_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Keimigrasian</a>. Jerat hukum tersebut dapat dikenakan bagi orang yang menyuruh memalsukan ataupun yang menggunakannya.

Lantas, bisakah mengubah paspor yang memuat data diri/keterangan palsu sesuai dengan aslinya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Buat Paspor dengan Identitas Palsu, Ini Jerat Pidananya!

Benar, istri dari pejabat diplomatik dan konsuler diberikan paspor diplomatik dalam rangka menemani suaminya yang bertugas di luar Indonesia, baik dalam rangka penempatan pada perwakilan atau dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik. Sehingga, paspor diplomatik tidak hanya diberikan kepada pejabat diplomatik saja. Apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan paspor diplomatik tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi,

Pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi memiliki kewajiban penting dalam melakukan pemrosesan data pribadi.

Lantas,&nbsp;sanksi apa yang diberikan bagi pengendali data pribadi maupun prosesor data pribadi apabila tidak menjalankan kewajiban sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewajiban-Kewajiban Penting dalam UU PDP dan Sanksinya Jika Melanggar

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Berdasarkan ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022">UU PDP</a>, perusahaan e-commerce&nbsp;yang Anda maksud merupakan bagian dari pengendali data pribadi yang penyelenggaraannya harus dilakukan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Lalu bagaimana jika terjadi kegagalan perlidungan data pribadi seperti hacking? Apakah konsumen selaku subjek data pribadi dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak e-commerce secara non litigasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Non Litigasi

Beranda

Home

paspor

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#paspor