LBH Banda Aceh: Keppres No.17 Tahun 2022 Preseden Buruk Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat
Tugas dan fungsi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu minim upaya kepastian...
2 Alasan Koalisi Ragukan Kredibilitas Persidangan Kasus Paniai
Antara lain terkait bukti dan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan.
Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Targetkan 11 Kasus yang Diselesaikan
Mandat Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat meliputi pengungkapan; pemulihan korban; ...
3 Tanggung Jawab Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat
Meliputi hak merawat ingatan (duty to remember); mengadili yang bersalah melalui pengadilan; dan mem...
Komnas HAM: Keppres 17 Tahun 2022 Tidak Menghilangkan Penegakan Pidana Pelanggaran HAM Berat
Keputusan Presiden No.17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HA...
KontraS: Rekomendasi TGIPF Tidak Tegas
Sejak awal seharusnya investigasi yang dilakukan TGIPF menelusuri potensi pelanggaran HAM berat trag...
Koalisi Beberkan 12 Temuan Awal Investigasi Tragedi Kanjuruhan
Koalisi menilai telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis, yang di...
Jelang Demisioner, Ketua Komnas HAM Ingatkan Pentingnya Kemerdekaan
Kemerdekaan dinilai sebagai 'harta' utama Komnas HAM.














