Peran Komnas HAM sangat penting untuk mengawal pelaksanaan HAM di Indonesia. UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Sejak dibentuk tahun 1993, Komnas HAM telah mengalami 6 kali periode keanggotaan yang terakhir periode 2017-2022.
Komnas HAM periode 2017-2022 akan berakhir pertengahan November 2022. DPR telah memilih 9 komisioner Komnas HAM Periode 2022-2027. Selain memilih komisioner baru, DPR juga telah memilih Ketua Komnas HAM periode 2022-2027 yakni Atnike Nova Sigiro. Penetapan Ketua Komnas HAM oleh DPR itu mendapat sorotan sejumlah kalangan, termasuk Ketua Komnas HAM periode 2017-2022, Ahmad Taufan Damanik. Menurutnya, pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR itu menyalahi aturan.
Pasal 83 UU No.39 Tahun 1999 jelas mengatur Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari anggota. Taufan mengingatkan sejak awal dibentuk hal yang paling utama menjadi dasar adalah kemerdekaan lembaga tersebut. Tanpa kemerdekan itu, maka Komnas HAM tidak punya apa-apa. Kemerdekaan itu yang membuat Komnas HAM bisa menilai dan menyebut apakah kebijakan yang diterbitkan oleh eksekutif atau legislatif bertentangan dengan HAM atau tidak.
“Kemerdekaan adalah ‘harta’ utama lembaga ini (Komnas HAM, red),” kata Ahmad Taufan Damanik dalam acara Rights Fest yang digelar Amnesty International, Jum’at (07/10/2022).
Baca Juga:
- Atnike Nova Sugiro Terpilih Jadi Ketua Komnas HAM Periode 2022-2027
- Anggota Polri Lolos Seleksi Tes Tertulis Komnas HAM, LBH Jakarta: Melanggar Profesionalisme
- Harapan Pansel Terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027
Selama 5 tahun mengampu Ketua Komnas HAM, Taufan mengatakan tidak pernah merasa ada ancaman terhadap dirinya. Tapi dia mengakui ada tekanan politik untuk tidak mengatakan apa yang diyakini Komnas HAM. Misalnya dalam melakukan penyelidikan dan pemantauan.
Menurut Taufan, kemerdekaan itu sangat penting untuk menjaga peradaban dan keadilan. Oleh karena itu sangat berbahaya jika Komnas HAM tidak memiliki kemerdekaan. “Pada saat ada pihak yang mengkritik kebijakan Komnas HAM, kami menghargainya karena itu adalah kenikmatan dari kemerdekaan yang kita miliki.”