<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#222222">Pada dasarnya</span><span style="color:#222222"> pemukulan hingga mengakibatkan korban mengalami luka</span><span style="color:#222222"> memar biru dapat digolongkan sebagai tinda</span><span style="color:#222222">k pidana</span><span style="color:#222222"> penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351</span><span style="color:#222222"> KUHP</span><span style="color:#222222">. </span><span style="color:#222222">Bagaimana bunyi pasalnya dan bagaimana jika pelakunya masih berusia di bawah 18 tahun?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Memukul Orang Hingga Memar Biru, Ini Jerat Pidananya

<p>Ketentuan laporan peristiwa tindak pidana ke polisi telah diatur dalam <strong><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana">KUHAP</a></strong><strong>. Penyelidik polisi </strong>karena kewajibannya mempunya wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. <strong>Tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membayar sejumlah biaya tertentu</strong> dalam mengajukan laporan polisi.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Adakah Biaya Lapor ke Polisi? Cek Faktanya di Sini

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto: RES

Menjadi penyelidik dan penyidik yang profesional harus paham perundangan-undangan dan juga proses bisnis. Lantaran kasus korupsi di Indonesia mayoritas terdiri dari kasus yang merugikan negara dan kasus suap. 

Kejahatan Korupsi Makin Canggih, Penyelidik dan Penyidik KPK Harus Profesional

<p>Memang benar bahwasannya penyidik, penyidik pembantu, atau penyelidik atas perintah penyidik yang melakukan penangkapan <strong>wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas</strong>.</p>

<p>Tapi di sisi lain, anggota kepolisian juga <strong>dilarang </strong>menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat; mengabaikan kepentingan pelapor; dan bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Bagi polisi yang melanggar larangan tersebut <strong>dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Profesi Polisi</strong>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Polisi Suruh Pelapor Tangkap Sendiri Pelaku, Ini Hukumnya!

<p>Penggeledahan oleh penyidik kepolisian harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/document">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document">Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana</a>.</p>

<p>Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda tentang boleh tidaknya pihak yang digeledah mendokumentasikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pada dasarnya <strong>tidak ada aturan yang melarang hal tersebut</strong>, sehingga menurut hemat kami, sah-sah saja jika pihak yang digeledah mendokumentasikannya untuk memastikan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak ada yang dimanipulasi dan sesuai dengan prosedur yang ada.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Dalam penyelidikan, penyelidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan untuk mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik juga wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Barang bukti berfungsi untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Salah satunya berupa alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang dapat ditemukan di dalam <em>handphone</em>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Wewenang Polisi Memeriksa <i>Handphone</i> dalam Penyelidikan

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyelidikan juga merupakan <strong>salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu</strong> penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, <strong>penggeledahan, </strong>penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum untuk.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Sedangkan yang dimaksud dengan <strong><u>penggeledahan</u></strong> adalah <u>tindakan <strong>penyidik</strong></u> yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Itu artinya, tindakan penggeledahan pada dasarnya merupakan tindakan penyidik dalam proses penyidikan, bukan tindakan penyelidik. Namun, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:blue; text-decoration:underline"><strong>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</strong></a> diatur bahwa <strong>penyelidik</strong> dapat <strong>melakukan tindakan penggeledahan</strong> <strong>atas perintah penyidik</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><u>Bicara mengenai proses penyelidikan</u>, tindakan penggeledahan bisa dilakukan oleh penyelidik hanya atas perintah penyidik. Sedangkan tindakan penangkapan dapat dilakukan baik oleh penyelidik (tanpa atas perintah penyidik) maupun oleh penyidik.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Dapatkah Penggeledahan Dilakukan dalam Proses Penyelidikan?

Jika Anggota Kepolisian Melakukan Kesalahan Saat Penyidikan

Beranda

Home

penyelidik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penyelidik