Kritik untuk Pedoman Kewenangan Hakim Mengampuni dalam Vonis
Kini hakim diberi kewenangan bukan hanya mengatur kadar hukuman, tetapi juga memutuskan apakah hukum...
Arah Revisi Undang-Undang Advokat Usai Vonis MK Tahun 2026
UU Advokat akan diubah. Sejumlah pihak berkepentingan sudah usulkan pendapat.
Contra Legem dalam Putusan Anak, Saatnya UU SPPA Direvisi?
De fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive factie....
Digitalisasi Peradilan Pidana Dinilai Belum Lepas dari Persoalan Bukti Elektronik
Secara normatif digitalisasi peradilan memang dapat mendukung penerapan asas peradilan sederhana, ce...
Kerja Sama KY-Karaton Surakarta, Penguatan Hukum Adat dan Etika Jadi Prioritas
Masih banyak dokumen mengenai hukum adat, keraton, dan kesultanan yang belum diungkap dan dikaji sec...
Transformasi KUH Perdata Mendesak, Enam Dimensi Kepastian Hukum Perlu Diperkuat
Transaksi KUHPerdata dinilai mendesak untuk menjawab perkembangan kontrak elektronik, transaksi digi...
Mitigasi Risiko Hukum bagi Korporasi saat Karhutla
Dengan strict liability, tak ada alasan perusahaan untuk berkelit dengan alasan kebakaran terjadi ak...
Keadilan Digital Indonesia: Melompat di Ruang Sidang, Terpeleset di Ruang Siber
Modernisasi hukum di ruang sidang tidak perlu berhenti demi menunggu ruang siber matang. Sebaliknya,...














