Potensi Sengketa Berbasis Daring Besar, BPKN Jajaki Mekanisme ODR
Dapat dipergunakan untuk penyelesaian sengketa lintas batas.
Konsumen Butuh Kepastian Hukum Terkait Produk Halal
Pemerintah dinilai lamban dalam merespons implementasi UU JPH yang sudah disahkan sejak 2013 lalu.
Daur Ulang Nomor Ponsel yang Merugikan Pengguna Lama
Merujuk pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, jik...
Buah Pemikiran Prof Retno Murni Soal Penguatan Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, harmonis, keamanan, keselamat...
Kedaulatan Hak Subjek Data dalam Kerangka Perlindungan Data Pribadi
Regulasi PDP prinsipnya harus kenali kerangka kebijakannya apa. Sehingga saat bikin UU gak lupa tuju...
Bagaimana Cara Menuntut Ganti Kerugian dari Maskapai Penerbangan?
Ada beberapa jenis pertanggungjawaban dalam hukum pengangkutan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhub...
Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas Prioritas 2020
UU PDP diharapkan terdapat payung hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai keamanan data prib...
Mengenal Pokok-pokok Aturan Baru PP PSTE
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (milik pemerintah) dapat melakukan pengelolaan, pemro...