MK Putuskan Prioritas WIUP Tambang Harus Berbasis Penilaian Objektif
Izin wajib diberikan secara selektif berdasarkan parameter yang terukur, memiliki jangka waktu yang ...
Putusan MK dan Krisis Budaya Hukum Profesi Advokat
Masa depan profesi advokat akan ditentukan oleh sejauh mana komunitas advokat mampu membangun budaya...
Permohonan Obscuur, MK Tidak Dapat Diterima Uji UU PDP soal Lembaga Pelindungan Data Pribadi
Para pemohon hanya merumuskan pemaknaan baru terhadap Pasal 58 ayat (5) UU PDP tanpa menyertakan Pas...
Revisi UU Advokat, Quo Vadis?
Bagaimanapun, organisasi advokat Indonesia kini berada dalam persimpangan jalan sejarah? Kita sedang...
Luhut Usul Dewan Kehormatan Pusat Bersama sebagai Regulator Sementara Pasca-Putusan MK
Keberadaan Dewan Kehormatan Pusat Bersama penting untuk mengatasi persoalan penegakan kode etik yang...
Baleg DPR Kaji Ulang Mekanisme Pengukuhan Kawasan Hutan Melalui RUU Kehutanan
Putusan MK jadi pedoman mekanisme pengukuhan kawasan hutan. Anggota DPR tegaskan yang utama selesaik...
DePA-RI Nilai Pembenahan Profesi Advokat Tak Cukup Hanya Kelembagaan
Harus disertai peningkatan kualitas pendidikan.
Akademisi: Putusan MK Belum Sepenuhnya Bisa Menyelesaikan Masalah Kelembagaan Organisasi Advokat
Putusan MK ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kelembagaan yang selama ini menjadi sumber k...














