DPD Kritisi Aturan Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam RUU Cipta Kerja
Baleg DPR belum masuk pembahasan ketentuan dalam UU 8/2019 yang terdampak dari RUU Cipta Kerja. Nant...
RUU Cipta Kerja dan Korupsi Perizinan di Indonesia
Harapannya agar pemerintah dan DPR tetap terbuka dalam mendengar berbagai masukan, karena banyak mas...
Negara Merugi di Sektor Kehutanan Akibat Konsentrasi Penguasaan Lahan
UU Pokok Agraria secara tegas menyatakan bahwa tanah juga memiliki fungsi sosial agar tidak 100 pers...
Presiden Diminta Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja Sektor Agraria
Bagi KPA, ini masalah keseluruhan isi dan orientasi RUU Cipta Kerja yang menempatkan keselamatan pet...
5 Catatan APINDO Soal Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja
APINDO menilai PHK dalam jumlah besar saat ini semestinya memacu semua pihak membahas Omnibus Law te...
Diusulkan Judul RUU Cipta Kerja Diubah, Begini Alasannya
Pembahasan bidang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja dinilai melenceng dari tujuan utama mempermu...
Tiga Alasan, Presiden Seharusnya Tarik RUU Cipta Kerja
DPR seharusnya mengembalikan draf RUU Cipta Kerja kepada Presiden untuk disempurnakan. Pernyataan Pr...














