Ombudsman Nilai Aturan Turunan UU Desa Belum Perkuat Kedudukan Perangkat Desa
Persoalan pemberhentian perangkat desa dapat berimplikasi pada pelayanan publik.
Dihapusnya Mandatory Spending, Alasan Demokrat-PKS Tolak Persetujuan RUU Kesehatan
Partai Demokrat usul alokasi anggaran kesehatan dari APBN dan APBD ditingkatkan diatas 5 persen. Fra...
Persetujuan RUU Kesehatan Jadi UU Tak Bulat
7 fraksi partai memberikan persetujuan PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan Nasdem. Dua fraksi...
Mendorong Pergerakan Nasib Revisi UU Perlindungan Konsumen
Upaya memperkuat perlindungan konsumen digital, revisi UU dan peraturan, penegakan hukum yang efekti...
Sejumlah Guru Besar Usul Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda
Pemerintah disarankan merevisi draf RUU Kesehatan dengan tim pakar profesional dan semua pemangku ke...
Nasib RUU Jakarta di Tahun Politik
Dalam situasi ini, DPR dan pemerintah dihadapkan pada dua opsi. Tiap opsi memiliki tantangan dan kel...
Perlu Terobosan Hukum untuk Merampas Aset Tindak Pidana
Proses birokrasi yang panjang dan rumit menyebabkan aset tindak pidana sulit untuk dirampas dalam wa...
Ratusan Pegiat Hukum Pidana dan Kriminologi Berkumpul Jelang Munas Mahupiki di Bali
Seminar nasional Mahupiki di Bali mengusung tema Urgensi UU Perampasan Aset.