Tiga Catatan IGJ atas RUU Cipta Kerja
Diantaranya investasi tidak dibarengi komitmen kuat perlindungan HAM; agenda pembangunan ekonomi tid...
Bakal Disahkan, Tujuh Poin Perubahan dalam RUU Bea Meterai
Diantaranya, menyetarakan pemajakan atas dokumen elektronik; penyesuaian tarif bea meterai sebesar R...
Bakal 'Digugat', RUU MK Dinilai Bentuk Politisasi Kekuasaan Kehakiman
KoDe Inisiatif bakal melayangkan pengujian baik dari segi formil maupun materil atas RUU MK yang dis...
Usulan Mengalihkan Pengawasan Perbankan ke BI Perlu Pendalaman
Draf awal dinilai masih mentah dan perlu masukan dari para ahli, pakar, dan anggota dewan. Naskah ak...
DPR Usulkan Delapan Materi Penyempurnaan UU Kejaksaan
Menjadi usul Komisi III DPR. Mulai penyempurnaan kewenangan, hingga penegasan peran Kejaksaan dalam ...
BPHN Usul Perlunya UU Pembangunan Infrastruktur
Aturan setingkat Pepres dinilai menyulitkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Apalagi, faktanya...
Jalan Menuju Opsi Merevisi atau Membuat UU Arbitrase Baru
Seperti memisahkan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi UU terpisah termasu...
10 Alasan Komnas HAM RUU Cipta Kerja Layak Dihentikan
RUU Cipta Kerja seolah menjadi UU superior atas UU lainnya, sehingga dapat menimbulkan kekacauan tat...