Alasan DPR Tarik RUU Kejaksaan, Dahulukan RUU Penyadapan di Prolegnas Prioritas 2026
RUU penting lain yang masuk Prolegnas Prioritas 2026 antara lain RUU BPIP, RUU Masyarakat Hukum Adat...
Risiko Tumpang Tindih Aturan dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang dalam RUU Perampasan Aset
Regulasi yang tidak jelas dapat memberikan ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum, termas...
Rancangan UU BUMD Atur Ketat Pengawasan
Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang ("RUU") Badan Usaha Milik Daerah ("...
RUU Perampasan Aset Penting, tapi Perbaikan UU Tipikor Harus Didahulukan
Harus dibarengi penyempurnaan regulasi korupsi, desain hukum acara yang jelas, serta perlindungan ba...
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Menakuti Publik
Malah akan membuat negara lebih kuat dalam melindungi warganya dari dampak kejahatan ekonomi dan mem...
4 RUU Ini Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2026
Yakni RUU KUHAP hingga RUU Kejaksaan. Baleg DPR usul RUU Penyadapan dan RUU Pengelolaan Air Minum d...
2 Kementerian Usul RUU Komoditas Strategis Tak Perlu Badan Baru
Pembentukan badan baru untuk menangani urusan komoditas strategis menambah panjang birokrasi. Lebih ...
Dorong Reformasi Jaminan Fidusia, Pakar Soroti Perkembangan Sistem Hukum Indonesia
Mulai dari UU Jaminan Fidusia 1999 yang belum kunjung tersentuh amandemen, bahkan pasalnya dinyataka...














