Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah lama menjadi wacana sejak tahun 2003. Meski bolak-balik masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU ini tak kunjung terwujud. Padahal aturan tersebut bukan dirancang untuk menakut-nakuti publik atau membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.
Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung, Prof Asep Nana Mulyana berpandangan RUU Perampasan Aset dapat memberikan perlindungan lebih kuat dalam menindak kasus pidana korupsi. Selain itu memperbaiki efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi, dan memastikan negara tidak terus-menerus dirugikan oleh para pelaku.
Pemerintah Indonesia menurutnya, telah berkomitmen untuk menguatkan rezim anti pencucian uang. Apalagi Indonesia sempat masuk ke dalam daftar negara non-cooperative countries (NCC). Yakni kelompok negara yang dianggap tidak kooperatif dalam standar internasional pemberantasan pencucian uang.
"Waktu itu kita harus keluar dari daftar abu-abu. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat instrumen hukum, termasuk pembatasan transaksi tunai dan RUU Perampasan Aset," ujarnya saat memberikan pidato dalam Hukumonline Legal Clinic Awards 2025, Kamis (27/11/2025).
Baca juga:
- Jalan Terjal RUU Perampasan Aset
- PPATK: RUU Perampasan Aset Penting untuk Atasi Kelemahan Regulasi Penelusuran Aset Hasil Kejahatan
- Akademisi Usul RUU Perampasan Aset Tanpa Menunggu Tindak Pidana
Prof Asep saat menjelaskan pentingnya keberadaan RUU Perampasan Aset. Fotografer/HFW
Asep menjelaskan kekhawatiran publik terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, sebenarnya tidak beralasan. RUU ini justru mengandung banyak mekanisme check and balances. Dia memberi rekomendasi mekanisme yang dapat diaplikasikan dalam RUU Perampasan Aset.
Pertama, diperlukan pembekuan aset sementara (Asset Freezing). Pemblokiran terhadap aset atau rekening dilakukan sementara dengan pelacakan, penguasaan, dan pengawasan aset kekayaan. Kedua, investigasi yang meliputi pengumpulan barang bukti dan alat bukti, pemeriksaan saksi, ahli, dan pihak terkait, serta berkas perkara investigasi mulai dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi hingga resume perkara.
