Dekan FH Unpatti: Kebijakan Pemerintah Jangan Abaikan Hak Masyarakat Hukum Adat
Pengelolaan sumber daya alam dan mineral berada dalam petuanan masyarakat adat. Karenanya masyarakat...
Masyarakat Sipil Dukung RUU Perlindungan Saksi Korban Perkuat Kelembagaan
Seperti memperkuat kewenangan LPSK mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, sampai p...
Anggota Komisi I DPR Sebut 2 Substansi Utama Revisi UU TNI
Yakni penambahan masa aktif prajurit dan penempatan prajurit aktif TNI pada jabatan sipil di kemente...
Bahas Revisi UU TNI, Organisasi Masyarakat Sipil: Jangan Kembalikan Dwi Fungsi
Mulai dari kedudukan TNI, prajurit aktif mengampu jabatan sipil, sampai TNI profesional dan sejahter...
Minta Revisi UU Hak Cipta Segera Dibahas, Legislator: Supaya Seniman Dapat Hak Layak
Agar dapat memastikan tata kelola hak cipta yang lebih baik. Seperti tata kelola regulasi yang relev...
Miris, Ketentuan Operasi Militer UU TNI Kerap Dilanggar
Operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Komis...
3 Pakar Ini Beri Masukan untuk RUU TNI
Mulai syarat kompetensi prajurit aktif sebelum mengampu jabatan sipil, masa pensiun, sistem komponen...
RUU PPMI Atur Amnesti untuk Penempatan Non Prosedural
Amnesti untuk pekerja migran Indonesia yang berangkat ke negara penempatan secara non prosedural. Be...