Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Peradilan Indonesia Belum Ideal
Selama ini pelindungan data pribadi hanya menjadi bagian kecil dari kebijakan keterbukaan informasi ...
Kemendagri Petakan 6 Tantangan Keterbukaan Informasi Publik
Mulai dari komitmen pimpinan, SDM, pemutakhiran dan dokumentasi, koordinasi, anggaran, dan aplikasi ...
Minimnya Informasi dalam Website Pemda, JDIH Tidak Lengkap
Mencakup data anggaran pemerintah daerah dalam website dan produk hukum dalam JDIH. Hukumonline siap...
3 Fokus Pemerintah Menyempurnakan SIPD
Target penyempurnaan SIPD ini menuju satu basis data terintegrasi mulai perencanaan, penganggaran, p...
KND Minta RUU KUHAP Akomodir Kebutuhan Disabilitas dalam Proses Peradilan
UU No.8 Tahun 2016 mengatur berbagai hak dasar dan spesifik penyandang disabilitas. Jenis disabilita...
Ketentuan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim ("SRN PPI") adalah sistem pengelolaan, penyedi...
Sistem Peradilan Pidana Bergeser, Hakim Perlu Pahami Konsep 'Pemaafan'
Pasal 54 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional mengatur pedoman umum dan khusus yang bersifat wajib untuk P...
Menuju Penyatuan dengan MA, Pengadilan Pajak Bersiap Tinggalkan 'Bayang-Bayang' Kemenkeu
Terdapat tujuh rekomendasi yang dapat diimplementasikan pemangku kepentingan dalam transisi ini, mul...














