<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Praktik Kerja Lapangan atau yang dikenal dengan PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK/MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Dapatkah peserta didik SMK diberikan tugas untuk menjalankan fungsi <em>sales</em>, promosi atau <em>marketing </em>selama masa PKL?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Aturan Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Ilustrasi bis sekolah. Foto: pexels.com

Sekolah bertanggung jawab atas kegiatan luar ruangan yang diadakan pihak sekolah. Termasuk kegiatan pendidikan non formal.

Menakar Tanggung Jawab Sekolah atas Siswa Korban Kegiatan Luar Ruangan

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#212529">Pendidikan di Indonesia diselenggarakan atas prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify"><span style="color:#212529">Jadi, perbuatan diskriminasi guru terhadap siswa adalah dilarang, dan setiap anak diberi perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Langkah hukum apa yang dapat anak lakukan jika mengalami diskriminasi?</span></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Langkah Hukum dan Sanksi dari Diskriminasi Guru terhadap Siswa

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada prinsipnya, orang tua/wali peserta didik diberikan <strong>pilihan</strong> untuk memilih sistem pembelajaran yang akan diikuti anaknya, apakah pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, namun hanya sampai semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Hal ini termuat dalam Diktum Keenam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c573b40ec0a" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, 1347, HK.01.08/MENKES/6678/2021, 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi <em>Coronavirus</em> <em>Disease</em> 2019 (COVID-19)</a>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Lalu, bagaimana hukumnya jika sebelum semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir, pihak sekolah memberlakukan aturan bahwa orang tua tidak boleh memilih untuk pembelajaran jarak jauh bagi anaknya dan bahkan bagi yang tidak hadir secara tatap muka di sekolah dianggap absen selama 1 semester? Bisakah dikatakan pihak sekolah melakukan pengancaman?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Tak Mau Kelas Tatap Muka Dianggap Absen, Masuk Pengancaman?

Webinar Hukumonline bertema Implementasi dan Peningkatan Akses Pendidikan Jarak Jauh (e-Learning) di Indonesia, Jumat (17/7). Foto: RES

Tantangan utamanya yaitu berkaitan dengan perlindungan konsumen yang menggunakan e-Learning.

5 Potensi Masalah Hukum Metode Pembelajaran Jarak Jauh

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tanggung jawab siswa praktik kerja industri (&ldquo;Prakerin&rdquo;) tidak dapat disamakan dengan karyawan biasa. Di dalam pekerjaannya, para siswa tersebut wajib mendapatkan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, penilaian terhadap mereka tidak didasarkan pada terpenuhinya kewajiban di dalam perjanjian kerja, melainkan pada standar kompetensi tertentu. Tempat kerja siswa Prakerin juga harus dipisah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Dapatkah Siswa Prakerin Menggantikan Karyawan Biasa?

Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan Bagi Siswa Penerima KJP

Larangan Mensyaratkan Pembelian Seragam Sekolah untuk Penerimaan Siswa 

Beranda

Home

siswa

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#siswa