Polemik Pelibatan TNI-Polri dalam Perpajakan Dinilai Ultra Vires dan Inkonstitusional
Meskipun saat ini pemerintah Indonesia tengah kesulitan dalam mencapai target APBN melalui penerimaa...
Kehadiran TNI di Ranah Sipil Dinormalisasi, Publik Berisiko Anggap Militer Solusi Tiap Masalah
Pelibatan TNI harus dibatasi berdasarkan jenis ancaman yang dihadapi. Ancaman terhadap pertahanan da...
Keterlibatan Militer di Ranah Sipil Makin Meluas, Dinilai Berpotensi Geser Fungsi Utama TNI
Perluasan peran militer ke ranah sipil dapat menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari potensi konflik...
BEM UI Usung 8 Tuntutan Aksi, dari Isu Bencana Hingga Intervensi TNI-Polri di Ruang Sipil
BEM UI menilai peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tidak merefleksikan kondisi Ind...
Mengapa TNI Turut Terlibat Mengamankan Demo?
TNI turut terlibat dalam upaya pengamanan demonstrasi berdasarkan ketentuan dalam UU TNI dan UU Kepo...
Ultimatum Pemerintah Cabut Aturan Babinsa Awasi Pajak dalam 3x24 Jam, Koalisi Ancam Tempuh Jalur Hukum
Surat Edaran Dirjen Pajak melanggar yang melibatkan TNI-Polri dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak ...
Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak Dipersoalkan, Dinilai Tak Sejalan dengan UU TNI
Pelibatan militer dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak hanya menggeser pendekatan kepatuhan sukare...
Naik Lima Kali Lipat, Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta
Tarif tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2026, atau sejak PP 30/2026 diundangkan pada 2 Juli 2026.














