<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Hukum di Indonesia mengatur jerat pasal membawa senjata tajam (&ldquo;sajam&rdquo;) dalam Pasal 2 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28541/node/604/undang-undang-darurat-no-12-tahun-1951-mengubah-ordonnantietijdelijke-bijzondere-strafbepalingen-%28stbl.-1948-nomor-17%29-dan-undang-undang-republik-indonesia-dahulu-nomor-8-tahun-1948?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_darurat" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Darurat No. 12 Tahun 1951</a>. Pasal tersebut menerangkan perbuatan seperti apa yang dapat dijerat khususnya terkait dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Bagaimana penerapan hukuman membawa sajam?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah? 

Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang seseorang mati akibat perbuatan orang lain. Membawa senjaa tajam untuk menjaga diri bertentangan dengan UU dan masyarakat yang membawa senjata tajam selain sebagai peruntukannya di dalam UU akan dikenakan sanksi pidana.

Hukum Membawa Senjata Tajam untuk Jaga Diri

Suasana sidang promosi doktor, Qurrata Ayuni yang digelar secara terbuka di gedung FHUI, Depok, Rabu (27/7/2022). Foto: ADY

Konsep hukum tata negara darurat di Indonesia menggunakan model legislatif, sehingga ada proses check and balances. Hanya saja, pelaksanaan model legislatif dalam konsep HTN darurat di Indonesia belum konsisten.

Raih Gelar Doktor, Qurrota Ayuni Beberkan Kemajuan HTN Darurat di Indonesia

Dion Valerian. Foto: Istimewa

​​​​​​​Konsep pengancaman pidana denda berdasarkan nilai/harga barang dalam UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi dapat dirujuk sebagai konsep pengancaman pidana denda yang lebih lestari dan fleksibel dalam menghadapi perubahan nilai uang.

Mengunjungi Kembali Konsep Pidana Denda UU Darurat Tindak Pidana Ekonomi

Ilustrasi: HGW

Perppu hanya "berganti kulit" menjadi UU Darurat saat era Konstitusi RIS dan UUD Sementara. Namun, ada perbedaan cara pencabutan Perppu dan UU Darurat. Aturan pencabutan Perppu dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian lebih besar. 

Memaknai Irisan Perppu dan UU Darurat

Istilah Perppu ternyata sudah ada dalam Rancangan UUD yang dibuat oleh Soepomo dkk tahun 1942. Makna "kegentingan yang memaksa" dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bergantung pada subjektivitas masing-masing presiden. Untuk itu, perlu adanya pembatasan agar kewenangan tersebut tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang. 

Sejarah Munculnya Istilah Perppu dan ‘Cermin’ Subjektivitas Presiden

Sudah Dipidana Secara Adat, Dapatkah Dipidana Lagi Berdasarkan Hukum Nasional?

Legalitas Mengoleksi Replika Senjata Historis

Beranda

Home

uu-darurat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#uu darurat