Eddy menjelaskan, salah satu topik hukum yang berkembang saat ini dan dapat menjadi bahan kajian yaitu tentang optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Saat ini, belum ada UU yang memadai untuk mengakomodir tentang perampasan aset hasil tipikor. Padahal, sejak 2008 pemerintah dan DPR membahas RUU Perampasan Aset, meskipun hingga kini belum ada kemajuan berarti nasib rancangan aturan tersebut.
”Bagaimana mengelola aset dari hasil tindak pidana korupsi. RUU sudah lama sejak 2008 harusnya ini jadi umbrella rule tapi sampai sekarang belum dapat perhatian publik dan legislatif. RUU ini menganut rezim baru di mana (aset) unexplain well sehingga agak berisiko dan sensitif bagi penjabat yang tidak dapat membuktikan hartanya dari mana,” jelas Eddy.
Berkaitan dengan topik tersebut, Eddy menjelaskan salah satu tantangan terberat implementasi RUU Perampasan Aset dari sisi aspek multiyurisdiksi saat aset berada di luar negeri seperti Singapura, Hongkong, Swiss dan Inggris. Untuk itu, Eddy mendorong agar pemerintah dan DPR segera melanjutkan pembahasan agar memperjelas nasib RUU Perampasan Aset hingga dapat disahkan menjadi UU.
Melihat pentingnya keberadaan jurnal tersebut, Eddy menekankan publikasi artikel jurnal tidak dapat dilepaskan dalam komponen kehidupan para akademisi dan pengelolaannya perlu dilakukan secara profesional. ”Diharapkan juga peluncuran jurnal ini dapat menjadi wadah menghasilkan karya yang dapat bermanfaaat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan peluncuran ini juga dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof Reda Manthovani yang juga notabene Guru Besar FH Universitas Pancasila, dan Hakim Agung Dr. Yanto, serta Wakil Dekan II Prof. Dr. Adnan Hamid dan Wakil Ketua Pelaksana kegiatan acara tersebut Prof Agus Surono.