Enam calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mengenai adanya persepsi penindakan di KPK lebih menonjol ketimbang pencegahan. Hal itu disampaikan keenam calon saat menjalani wawancara terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK di Gedung Kemenkumham, Kamis (9/10).
I Wayan Sudirta misalnya. Advokat sekaligus mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini mengatakan Indonesia harus bersih dari korupsi dalam waktu 30 tahun. Untuk mempercepat pencapaian tersebut, KPK harus memperkuat kerja sama kelembagaan, supervisi, dan meningkatkan pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selama ini, Wayan merasa KPK lebih dominan di bidang penindakan dibanding pencegahan. Wayan mencatat dalam rentang waktu 10 tahun, ada sekitar 3000 anggota DPRD/DPR, 19 Gubernur, 330 Bupati, dan 1800 PNS yang terjerat kasus korupsi. “Namun, kalau pencegahan tidak ditingkatkan, akan ada 3000 Bupati lagi yang korupsi,” katanya.
Ia mencontohkan negara Singapura yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih tinggi dari Indonesia. Hal itu dikarenakan Singapura mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran lebih banyak untuk pencegahan ketimbang penindakan. Semakin berhasil pencegahan, maka penindakan akan semakin kecil.
“Jadi, seharusnya anggaran dan SDM KPK secara bertahap presentasenya dialihkan ke pencegahan, sehingga anggaran dan SDM pencegahan lebih banyak dari pada penindakan. Tapi, bukan berarti penindakan tidak ditingkatkan. Ibaratnya, kalau penindakan ditingkatkan 10 persen, pencegahannya 1000 persen,” ujarnya.
Senada, Roby Arya Brata juga ingin KPK lebih fokus pada pencegahan. Pegawai Sekretariat Kabinet (Setkab) ini berpendapat, keberhasilan KPK bukan diukur dari banyaknya menangkap menteri atau penyelenggara negara. KPK berhasil jika ke depan tidak ada lagi penangkapan karena para penyelenggara negara sudah berintegritas tinggi.
“Menangkap menteri, tapi sistemnya tidak diperbaiki ya percuma. Kelemahan KPK sekarang ada di pencegahan. Semua pimpinan KPK orang hukum. Orang hukum di penindakan terus. Belum ada yang fokus di pencegahan. Padahal, kalau mau dilihat, justru pakar anti korupsi dunia itu bukan orang hukum,” tuturnya.