Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pekan lalu, Menteri Siti Nurbaya menyebut modus utama kebakaran hutan dan lahan selama ini adalah terjadinya penyelundupan hukum berupa metamorfosis perizinan. Berdasarkan cerita-cerita empirik yang didapatkan dari temuan lapangan, ditemukan pola yang persis sama di beberapa tempat yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Saya sudah mempelajari sejak November 2014, di Riau itu modus yang sering terjadi adalah perusahaan mengatasnamakan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir dengan pemodal-pemodal. Kemudian pada Januari 2015, saya juga cek di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Itu modusnya sama persis. Untuk Sumsel dan Jambi, meski saya belum dapat konfirmasi, namun sebenarnya juga kurang lebih sama indikasi modusnya,” kata Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya menjelaskan yang dimaksud dengan proses metamorfosis perizinan olehnya adalah izin yang berangkat dari HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau bahkan illegal logging, kemudian berubah menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang beralih fungsi lewat pelepasan kawasan hutan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) khususnya untuk kegiatan pertambangan.
Berangkat dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, HukumOnline berupaya mendapatkan keterangan dari orang-orang yang berkompetensi di bidang kebijakan kehutanan terkait modus penyelundupan hukum, khususnya yang terjadi di Riau. Karena dalam konferensi pers dua pekan lalu, Siti Nurbaya secara terperinci membuka data jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan hutan Riau. (Baca juga: Detail Cerita Penyekapan 7 Anggota Tim Penyidik Kehutanan)
Siti Nurbaya merilis data yang didapatkannya berdasarkan temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perusahaan yang beroperasi di Riau adalah sejumlah 447 perusahaan. 154 mendapatkan izin HGU (Hak Guna Usaha) dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. 145 memegang IUP (Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan Dinas Perkebunan. 21 perusahaan memegang Izin Lokasi yang statusnya masih pencadangan atau sifatnya belum definitif. Sedangkan perusahaan yang beroperasi tanpa memiliki izin adalah sejumlah 127 perusahaan.
Hariadi Kartodihardjo, ahli kebijakan kehutanan dan staf ahli KPK untuk kasus-kasus korupsi sektor kehutanan, menjelaskan bahwa dirinya pernah mengikuti Korsup KPK dengan menghadiri Rapat Pansus Komisi A DPRD Riau untuk menghitung perkiraan kerugian negara karena perusahaan yang beroperasi secara illegal. “Dalam Rapat Pansus Komisi A DPRD Riau tersebut kemudian dihitung jumlah luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau adalah sekitar 4,2 juta ha. Dari jumlah seluruh areal konsesi yang digunakan tersebut, di atas lahan seluas 1,8 juta ha ternyata beroperasi tanpa izin,” kata Hariadi kepada HukumOnline pada (9/9).
Hariadi mengatakan perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin di Riau sudah terjadi sejak lama, “Temuan saya bersama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) sekitar 7 tahun lalu, di Taman Nasional Tesso Nillo itu setidaknya ada 61 lokasi perkebunan sawit yang bisa beroperasi padahal HPH nya sudah dicabut.” (Baca juga: Polisi Kembali Selidiki Lahan Perusahaan SP3 yang Terbakar)