Perbaikan hingga perubahan terhadap hukum acara perdata yang berlaku saat ini menjadi amat dibutuhkan. Sebab beleid yang tersebar di berbagai aturan itu sebagian besar warisan kolonial Belanda yang tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sejumlah kalangan antara lain praktisi hukum mengusulkan beragam substansi yang perlu dimuat dalam perubahan hukum acara perdata.
Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Asep Ridwan, mengatakan hukum acara perdata bersinggungan dengan hukum acara lainnya. Faktanya, dalam perkara perdata masih ditemukan ada kesalahan yang dilakukan para pihak dalam memilih forum penyelesaian sehingga ujungnya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang menangani perkara.
“Dari 2016-2022 setidaknya ada 32 putusan, di mana pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang menangani perkara sebab yang berwenang pengadilan lainnya atau arbitrase,” kata Asep dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) bertema Peluncuran Buku dan Gelar Wicara Catatan Kritis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Senin (15/7/2024) kemarin.
Baca juga:
- Pemerintah Targetkan RUU Hukum Acara Perdata Rampung 2025
- Perpanjangan Pembahasan RUU HAP, hingga Penundaan Persetujuan RUU Landasan Kontinental
- RUU HAP: Notaris Satu-Satunya Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik?
- Ini 6 Poin Masukan Peradi RBA terhadap RUU Hukum Acara Perdata
Persoalan berikutnya ketika salah satu pihak kalah di suatu forum pengadilan seperti tata usaha negara dan arbitrase, ujungnya tetap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Seolah pengadilan negeri seperti ‘keranjang sampah’ yang menampung semua jenis gugatan. Hal itu yang membuat perkara tak pernah selesai, terlebih jika ada putusan pengadilan yang saling bertentangan. Dengan posisi itu potensi kesalahan, tumpang tindih putusan, dan duplikasi gugatan yang dilakukan pengadilan negeri akan terus terjadi.
Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengurai masalah tersebut yakni menggunakan mekanisme dismissal process seperti yang berlaku saat ini di pengadilan tata usaha negara. Asep menjelaskan mekanisme ini memberi kewenangan kepada ketua pengadilan untuk menentukan apakah pengadilan negeri berwenang atau tidak memeriksa perkara. Cara ini sekaligus menghindari menumpuknya perkara di Mahkamah Agung (MA).
