Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengklaim telah menyampaikan persiapan infrastruktur yang dilakukan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2018, menjelang pengumuman resmi yang akan dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
BKN selaku koordinator pelaksana seleksi nasional memaparkan beberapa kendala yang dihadapi pelamar CPNS TA 2017 dan antisipasi agar permasalahan serupa tidak terjadi. Kendala-kendala tersebut merupakan rekapitulasi Tim Helpdesk CPNS 2017 yang disediakan BKN selama perhelatan CPNS tahun lalu berlangsung. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya yaitu:
|
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan untuk mengantisipasi itu, pelamar diminta memahami betul kualifikasi, syarat dan alur/mekanisme pendaftaran. Selain melakukan persiapan infrastruktur pendaftaran (melalui SSCN), pelaksanaan seleksi administrasi hingga tes menggunakan Computer Assisted Test (CAT BKN), BKN juga tengah membentuk Tim Helpdesk CPNS TA 2018 untuk mengantisipasi kendala pendaftaran CPNS 2018.
(Baca Juga: Beredar Juknis Palsu Syarat Pemberkasan Usulan CPNS Honorer, Waspadalah!)
“Menurutnya, ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah melalui BKN untuk melaksanakan seleksi yang terbuka, transparan, dan kompetitif,” kata Ridwan dalam siaran pers, Selasa (26/6).
Selain itu, kata Ridwan, BKN juga secara aktif memberikan layanan informasi melalui akun resmi BKN baik lewat media sosial dan website. Informasi resmi perihal pengumuman, pendaftaran, sampai proses seleksi hanya disampaikan melalui akun resmi institusi Pemerintah. Segala informasi rekrutmen CPNS TA 2018 yang tidak bersumber dari akun Pemerintah dipastikan hoax (palsu).
Surat Palsu
Sementara itu Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Yudhantoro Bayu Wiratmoko, mengingatkan bahwa ajang rekrutmen dan pengangkatan CPNS masih menjadi peluang mencari keuntungan bagi sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kali ini beredar surat palsu mengatasnamakan institusi pemerintah dan meminta pungutan biaya kepada CPNS Kemendagri di seluruh Indonesia sebagai biaya pembekalan CPNS,” ujarnya.
(Baca Juga: Aturan Baru untuk PNS Kemenpan RB: Terlambat 5 Menit, Ganti Setengah Jam)
Menurutnya, surat palsu yang terbit tanggal 18 Juni 2018 tersebut menjelaskan bahwa Panitia Pembekalan CPNS Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaksanakan pembekalan bagi 2000 CPNS di lingkungan Kemendagri yang telah lulus mengikuti tes umum. Rencananya pembekalan akan diadakan di Hotel Horison Kota Bandung Jawa Barat dan kepada para CPNS diminta menyetorkan sejumlah uang.
Menanggapi kabar hoaks tersebut, kata Bayu, BKN mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengindahkan segala bentuk informasi yang tidak jelas asal sumbernya dan terus waspada agar tidak terjebak pada tindak kejahatan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab.
“Kami tak lelah-lelah mengingatkan masyarakat untuk hanya merujuk informasi seputar CPNS kepada media informasi resmi milik Pemerintah,” tutur Bayu.