Menurut Isnur hal itu dapat dilihat jelas sampai ke tingkat pemerintahan daerah Bali yang memanfaatkan momentum G20 mempercepat pembangunan megaproyek dengan dalih selaras agenda G20. Dengan harapan megaproyek itu bisa menarik minat investor untuk berbisnis di Indonesia. Pemerintah mengklaim perhelatan G20 berdampak pada pemulihan ekonomi terutama Bali. Tapi klaim itu menyembunyikan berbagai masalah pembangunan megaproyek oleh pemerintah provinsi Bali seperti pembangunan KEK Pariwisata Medis di Sanur; Terminal LNG di Kawasan Hutan Bakau; dan Pusat Kesenian Bali (PKB) di Klungkung.
Keempat, menguji klaim pemerintah soal dampak pertemuan G20 bagi kepentingan ekonomi bali. Pembangunan LNG di kawasan hutan bakau ditolak desa adat karena ancaman proyek tersebut terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem laut Bali. Tapi pelaksanaan proyek itu tetap dipaksakan dengan harapan menarik investor besar. Pembangunan Pusat Kesenian Bali (PKB) di Klungkung, juga menuai protes masyarakat karena menyebabkan maraknya pengerukan ilegal di bukit Klungkung untuk memasok material proyek dan pembangunan dilakukan di wilayah rawan bencana.
Pembangunan KEK Pariwisata Medis di Sanur merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi di sektor arsitektur kesehatan yang juga menjadi agenda prioritas G20.Koalisi juga mencermati selama persiapan perhelatan G20 di Nusa Dua, tak ada peningkatan kesejahteraan buruh pariwisata secara signifikan. Buruh tetap mendapat gaji pokok sesuai standar upah minimum, kecuali pada peningkatan biaya servis yang sudah biasa terjadi di musim tingginya pariwisata.
“Semua hal ini membantah semua klaim yang selalu dipropagandakan oleh pemerintah ketika berbicara tentang G20. Alih-alih memperbaiki penghidupan rakyat Bali, malah berpotensi ada masalah besar yang akan dihadapi oleh masyarakat Bali setelah proyek investasi ini berjalan,” urai Isnur.
Atas dasar tersebut koalisi menyampaikan 3 hal. Pertama, rakyat Indonesia harus saling bahu membahu menjaga sumber-sumber penghidupannya dari proses penghisapan oleh para pelaku industri ekstraktif. Kedua, memastikan transisi energi, dalam pengertian yang luas, juga menjadi proses demokratisasi energi, dan oleh karena itu demokratisasi ekonomi dan politik.
Transisi energi harus diselenggarakan dengan prinsip dan nilai transisi yang adil dan berkelanjutan: akuntabel, transparan, dan partisipatif; menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia; adil secara ekologis; adil secara ekonomi; dan transformatif. Ketiga, menyusun kekuatan bersama untuk membangun tata produksi-distribusi-konsumsi sesuai dengan kultur dan budaya yang selama ini melekat di sendi-sendi kehidupan.