Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana bakal memasuki babak baru di DPR. Berbagai pihak mendukung pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU tersebut baik dari kalangan masyarakat sipil dan anggota parlemen. DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) RUU Perampasan Aset pada Kamis (o4/05/2023) lalu. Pemerintah disebut telah mengirimkan draf RUU kepada DPR.
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana setidaknya mengatur 6 jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas. Pertama, aset hasil tindak pidana atau aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
Kedua, aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketiga, aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Keempat, aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
Selain keempat jenis aset tersebut, Pasal 5 ayat (2) mengatur aset lain yang dapat dirampas. Meliputi aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya UU ini. Selain itu aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
“Atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana,” begitu bunyi sebagian kutipan Pasal 5 ayat (2) huruf b draf RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang diperoleh Hukumonline.
Baca juga:
- Babak Baru RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
- Nasib RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Beranjak Maju
- Pemerintah Segera Sodorkan Draf RUU Perampasan Aset ke DPR
Lebih lanjut RUU memuat ketentuan yang menyebut aset tindak pidana yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100 juta dan aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Perubahan nilai minimum aset diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah (PP).