Kelima, memasukan RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis, usulan pemerintah ke dalam Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Bob menguraikan progres legislasi prolegnas prioritas tahun 2026 per 18 Agustus 2026 terdiri dari 37 RUU masuk tahap penyusunan, 8 RUU masih disusun pemerintah, dan 1 RUU digodok DPD.
Kemudian 3 RUU masuk harmonisasi, dan 2 RUU tuntas diharmonisasi dan dikembalikan kepada pengusul. Sebanyak 20 RUU masuk pembahasan tingkat I dan 7 RUU disetujui menjadi UU.
“Total 92 RUU dalam hal ini 69 RUU Prolegnas Prioritas dan 23 RUU Kumulatif terbuka, total semuanya,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Hukum, Prof Eddy Omar Sharif Hiariej mengusulkan beberapa hal. Pertama, Perubahan Kedua UU 2/1981 dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2026. RUU Perubahan UU 20/2016 diusulkan masuk prolegnas prioritas tahun ini.
Dia memaparkan perkembangan 13 RUU prolegnas prioritas tahun 2026 usulan pemerintah. Terdiri dari 5 RUU sudah disampaikan ke DPR meliputi RUU Hukum Perdata Internasional. RUU Desain Industri, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Jaminan Benda Bergerak.
Selanjutnya 8 RUU masih berproses di internal pemerintah mencakup RUU Perubahan Ketiga UU 10 Tahun 1997tentang Ketenaganukliran, RUU Perubahan Kedua UU 2/1981, RUU Pemindahan Narapidana Antar negara, RUU Badan Usaha, RUU Perubahan UU No.12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, RUU Perubahan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, RUU Perubahan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
“Demikian evaluasi prolegnas dari pemerintah, semoga dapat dipahami dan setuju bersama,” ujar pria disapa Prof Eddy itu.
Ketua PPUU DPD, Abdul Kholik, menjelaskan RUU Daerah Kepulauan masuk pembicaraan tingkat I. Beberapa RUU menunggu tindak lanjut yakni RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Bahasa Daerah. Berikutnya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pelindungan Masyarakat Adat, dan RUU Perubahan Keempat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih digodok DPR/DPD.
“Kami mengusulkan dalam forum yang terhormat ini apabila disetujui dan diizinkan RUU Bahasa Daerah, RUU BUMD bisa menjadi RUU inisiatifnya DPD,” usul Abdul.
