Ketiga, Fatia berpendapat ada ketidaksiapan pengadilan HAM atas peristiwa Paniai. Hal itu dapat dilihat dari persiapan dan penyelenggaraannya. Proses rekrutmen majelis hakim yang juga terdiri dari hakim Ad Hoc dinilai tidak berkualitas. Minimnya eksplorasi oleh majelis hakim dan kendala teknis selama persidangan juga menjadi catatan.
Keempat, Koalisi mendorong pemerintah untuk menyikapi fakta persidangan dan putusan pengadilan secara serius. Fatia menyebut peristiwa Paniai adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proses dan hasil yang buruk tentu dapat dianggap sebagai kualitas dan kapasitas pemerintahan hari ini. Sejarah akan merekam dengan jelas seluruh catatan akan prosesnya.
Kelima, koalisi mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung. Selain itu Presiden perlu memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti fakta persidangan dan menggelar upaya hukum lanjutan. Khususnya terhadap terdakwa yang diputus bebas atau dengan menyeret para pelaku lain baik di tataran langsung atau komando ke pengadilan.
“Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Kejaksaan Agung harus melibatkan dan memulihkan para penyintas dan keluarga korban Peristiwa Paniai,” harapnya.