Di samping itu, juga bermaksud mendorong adanya kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang inklusif dan komprehensif. Tentunya dengan tetap melibatkan para pemangku kepentingan. Seperti pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi pengusaha, organisasi lainnya.
Terakhir kelima, update of the G20 skills strategy. Merupakan kesepakatan member agar mengembangkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Dengan demikian, bisa memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan dasar yang layak dan akses peningkatan keterampilan secara terus menerus. Hal itu dilakukan agar selalu relevan dengan perubahan pasar kerja dalam hal ini termasuk melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas.
“Disamping kelima dokumen yang saya sampaikan, semalam kita juga telah mendengarkan joint statement L20 dari G20 yang mendapat dukungan, apresiasi, dari para menteri. Ketua delegasi dan organisasi internasional (juga mengapresiasi) atas komitmen kedua mitra sosial dalam menjalin hubungan industri yang harmonis dan mengarusutamaan dialog sosial untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga merasa pentingnya komunitas dalam dialog sosial baik yang dilakukan baik di lingkup lokal maupun nasional. “Dari membelajari semua dokumen yang ada, keseluruhan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi panduan pertimbangan cukup outstanding. Pengambilan kebijakan ketenagakerjaan dan tentu dapat diimplementasikan tidak hanya bagi negara G20, namun juga negara-negara berkembang lainnya.”