Senada, anggota Komisi VIII dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui KBRI di Timur Tengah untuk segera mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia. Hal ini merespons eskalasi konflik pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu penutupan wilayah udara dan tertahannya jemaah di berbagai bandara transit.
“Kami sangat prihatin dengan dampak langsung yang dirasakan jemaah umrah Indonesia yang tertahan di sejumlah bandara transit. Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar pria yang akrab disapa Kiai Maman itu.
Perlu pusat informasi resmi satu pintu untuk mencegah kepanikan bagi keluarga jemaah di Indonesia. Pemerintah harus aktif memberikan informasi terbaru, dan berkala sehingga masyarakat tidak terjebak informasi simpang siur atau malah hoax.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengamati situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang masih memanas dan dinamika penerbangan. Kini pemerintah berfokus pada keselamatan, keamanan dan perlindungan bagi jemaah umrah. Pemerintah memastikan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jemaah.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menyampaikan proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap. Tercatat sejak 28 Februari sampai 1 Maret 2026 sebanyak 6.247 jemaah kembali ke Indonesia.
“Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).
