Pemerintah masih punya PR menerbitkan peraturan pelaksana KUHP Nasional antara lain tentang masa percobaan dan komutasi dalam pidana mati. Peraturan pelaksana itu harus sesuai koridor HAM.
“Hukuman mati tidak layak diterapkan di Indonesia karena sistem penegakan hukum kita masih sangat rentan terhadap korupsi dan praktik unfair trial seperti penyiksaan dan salah tangkap”, tegas Ardi.
Ketiga, agenda pemajuan dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) hanya retorika. Tercatat tahun 2025 Imparsial menemukan 27 kasus pelanggaran terhadap KBB di sejumlah wilayah. Misalnya, penolakan pendirian rumah ibadah, pelarangan pelaksanaan ibadah baik secara individu maupun berkelompok, dan penerbitan regulasi atau kebijakan yang diskriminatif.
Provinsi Jawa Barat jumlah kasusnya tertinggi dengan 11 kasus, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pelaku pelanggaran terdiri dari aktor negara dan non-negara mulai tokoh agama, warga, dan organisasi kemasyarakatan.
Keempat, reformasi TNI semakin mundur. Peran TNI di ranah sipil semakin besar, dan dipertegas melalui UU No.3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2004tentang TNI. Beleid itu membuka kembali ruang perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan, melemahkan prinsip supremasi sipil, serta mengaburkan batas antara ranah militer dan keamanan dalam negeri. Menghidupkan kembali pola dwifungsi militer secara de facto melalui penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dan perluasan operasi militer selain perang tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.
“Aturan baru ini bukan hanya bertentangan dengan amanat reformasi 1998, tetapi juga berpotensi menciptakan overreach militer yang mengancam konsolidasi demokrasi dan perlindungan HAM”, tegas Ardi.
Kelima, reformasi Polri macet total sekalipun pemerintah telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Sepanjang tahun 2025 kemarahan publik memuncak akibat dari kasus dilindasnya Affan Kurniawan 28 Agustus 2025 dalam demonstrasi menolak kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR.
















