6 Catatan untuk Hari HAM 2025
Terbaru

6 Catatan untuk Hari HAM 2025

Serangan terhadap pembela HAM meningkat, hukuman mati dalam KUHP Nasional, kebebasan beragama dan berkeyakinan, reformasi Polri macet, reformasi TNI mundur, serta kekerasan di Papua tak kunjung usai.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Kasus kekerasan Polisi dalam penanganan demonstrasi terjadi di berbagai daerah seperti di Surabaya dan Bandung. Termasuk kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Pasundan (UNPAS), di mana polisi menembakkan gas air mata kepada mahasiswa hingga ke dalam area kampus dan pos medis.

Kapolri juga perlu mengevaluasi seluruh izin penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Evaluasi dapat berupa tes mental dan psikologi ulang yang dilakukan secara berkala kepada seluruh anggota kepolisian tanpa terkecuali. Merealisasi ide penggunaan body cam yang dilekatkan pada anggota Polri ketika bertugas.

Penggunaan body cam penting untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemolisian yang diperlukan sebagai deterrence guna mencegah pelanggaran termasuk penggunaan kekuatan berlebihan.

Keenam, kekerasan bersenjata di Papua meningkat dan resolusi konflik Papua mandek. Kebijakan sekuritisasi di Papua masih terus berlanjut dengan pengiriman pasukan non organik hingga penebalan jumlah militer organik dan personel Brimob Polri di tanah Papua.

Sementara itu upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua tak kunjung dituntaskan. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Project Multatuli, hingga tahun 2025 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 56. 517 prajurit TNI, baik organik maupun non-organik, dan mengirimkan 26.660 anggota Polri ke Papua.

“Akibatnya korban terus berjatuhan karena kontak senjata selalu terjadi antara kelompok bersenjata di Papua dengan aparat TNI/Polri”, urai Ardi.

Terpisah, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan hari HAM 2025 yang diusung Komnas HAM bertema ‘Memuliakan Kemanusiaan, Merawat Perdamaian’. Hari HAM tahun ini berbeda karena sejumlah daerah mengalami bencana ekologis seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini kembali menegaskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), mitigasi risiko bencana, dan tata kelola pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan HAM.

Anis menyebut di tengah kerja keras pemerintah daerah dalam mengatasi bencana, terlihat jelas kekuatan solidaritas publik. Relawan, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai kelompok warga bergerak cepat memberikan bantuan bagi penyintas.

“Solidaritas ini menjadi energi moral bangsa yang menunjukkan bahwa warga Indonesia tetap menjaga nilai kemanusiaan dalam situasi sulit,” timpalnya.

Solidaritas publik ini tidak dapat menggantikan kewajiban negara melakukan pemulihan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Anis berharap seluruh ikhtiar kemanusiaan ini dapat membawa keteduhan bagi warga yang berduka, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang bangkit, serta menghadirkan harapan baru bagi proses pemulihan Aceh dan wilayah-wilayah terdampak lainnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info