Silakan klik http://bit.ly/ProBono2023 untuk mengikuti survei Hukumonline Indonesia Pro Bono Awards 2023 |
Dalam Indonesia Pro Bono Awards 2023 yang akan digelar Hukumonline juga terdapat kategori khusus bagi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)/Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terafiliasi dengan perguruan tinggi di Indonesia. Kategori ini khusus digelar sebagai bentuk apresiasi Hukumonline kepada LKBH/OBH yang berada di bawah naungan kampus di Indonesia.
“Sebagaimana dengan tujuan fundamental LKBH/OBH, aktivitas bantuan hukum kepada masyarakat juga menjadi pendorong kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi,” kata Research & Awards Manager Hukumonline, Katon Baskoro.
Baca juga:
- Indonesia Pro Bono Awards 2023, Ajang Bergengsi Para Advokat yang Konsisten Lakukan Pro Bono
- Manfaat Ikut Hukumonline Indonesia Pro Bono Awards 2023 Bagi Advokat
- Advokat Perlu Masifkan Kegiatan Pro Bono
Katon mengatakan, pemeringkatan ini diberi nama dengan Hukumonline Awards for Law School-Affiliated Legal Aid Institutions with Outstanding Achievement. Menurutnya, pemeringkatan ini memiliki beberapa parameter atau indikator antara lain, akreditasi LKBH/OBH yang dikeluarkan oleh BPHN/Kemenkumham, jumlah kasus bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) selama satu tahun terakhir, jumlah advokat yang terdaftar dalam LKBH/OBH, jumlah paralegal yang tersertifikasi dan publikasi yang diwujudkan dalam bentuk buku, artikel atau opini yang dimuat oleh penerbit atau media yang kredibel.
“Seluruh indikator tersebut merupakan sebuah turunan dari konsep komitmen sebagai penekanan atas kriteria besar dalam pemeringkatan ini,” tambah Katon.
Sementara itu, Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNej), Fiska Maulidian Nugroho menyambut baik pemeringkatan yang akan digelar Hukumonline. Menurutnya, hal tersebut bisa memberikan semangat bagi mahasiswa yang menjadi relawan paralegal.
Di BPBH FH Unej, lanjut Fiska, selalu memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk terlibat aktif memberikan bantuan hukum di kampus agar dapat berpraktik sebagai pengabdian kepada Masyarakat. “Kami memberi ruang partisipasi dengan rekrutmen terbuka (mahasiswa menjadi relawan paralegal, red). Para relawan terpilih akan diberi pelatihan khusus keterampilan paralegal. Mereka yang aktif terlibat akan punya pengalaman praktik hukum yang nyata,” katanya.
Menurutnya, keberadaan BPBH FH Unej yang aktif dapat membuat mahasiswa lebih mudah bisa terlibat dan cepat beradaptasi. Itu juga karena para pengelola adalah civitas akademika FH Unej yang sudah dikenal mahasiswa, jadi tidak canggung. Bantuan hukum ini juga tidak hanya bagi masyarakat tidak mampu. BPBH mengajak mahasiswa yang menjadi relawan paralegal terlibat penyuluhan hukum untuk para perangkat desa. “Artinya bukan hanya untuk kalangan tidak mampu, tapi juga birokrasi yang kurang literasi hukum,” katanya.
Di sisi lain, kata Fiska, BPBH juga menjadikan seluruh dosen FH Unej otomatis sebagai sumber daya konsultan ahli untuk kepentingan bantuan hukum BPBH. Para dosen tersebut bisa dilibatkan kapan saja dibutuhkan. “Cara ini membuat kampus hukum tidak berjarak dari kenyataan praktik hukum di masyarakat. Dosen dan mahasiswa sama-sama terhubung dengan kenyataan hukum di masyarakat melalui kasus-kasus yang ditangani BPBH. Itu terjadi tentu saja karena BPBH sangat aktif,” katanya.
Sebelumnya, Direktur LKBH President University Robert P. Radjagoekgoek mengatakan, setelah sekian lama vakum, LKBH President University dihidupkan kembali. Bahkan, sejak April 2023, LKBH President University telah merekrut mahasiswa FH President University untuk berkontribusi dalam LKBH dengan total mencapai 100 mahasiswa.
“Mahasiswa President University ini dari segi teori bisa dikatakan sudah mahir, tetapi untuk praktiknya mereka membutuhkan itu. Makanya kerja sama dengan Hukumonline ini diharapkan sekali sehingga mereka mendapatkan secara praktiknya,” kata Robert.
Ia menjelaskan, program kerja yang dimiliki LKBH President University adalah membantu Masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan kampus President University di wilayah Cikarang. Sebagai Kawasan Industri, banyak terjadi polemic yang dihadapi oleh Masyarakat di sekitar dan tidak sedikit di antara mereka mengalami kesulitan secara finansial sedangkan mereka membutuhkan bantuan hukum.