Selain membicarakan pengurusan gugatan di MK, Anis dan Fathanah juga terekam membicarakan hal lainnya pada 14 Januari 2013. Dalam pembicaraan, Fathanah bersedia menyiapkan dana Rp300 juta. Selanjutnya, mereka membicarakan sertifikat tanah yang diambil Fathanah dari Saldy Matta, adik Anis.
Sertifikat tanah atas nama istri Anis itu ditemukan saat Fathanah tertangkap penyidik KPK, 29 Januari 2013. Namun, Anis membantah pembicaraan Rp300 juta terkait dengan sertifikat tanah. Menurutnya, fotocopy sertifikat tanah yang diambil dari Saldy rencananya akan dimasukan dalam LHKPN Anis ke KPK.
Anis menerangkan, ada beberapa tanah di Jatiwaringin yang akan dijual untuk pembangunan properti. Kebetulan, Fathanah sempat mengutarakan ada keluarganya yang ingin membeli tanah. Anis lalu mempersilakan Fathanah mengurus penjualan tanah dan mengambil fotocopy sertifikat tanah dari Saldy.
Mengenai uang Rp300 yang disiapkan Fathanah, Anis menegaskan uang itu digunakan untuk membayar lembaga survei Indo Barometer. "Saya menyarankan, kalau dia yakin (Ilham) akan menang (dalam Pilkada Sulsel), sebaiknya dia bekerja sama dengan lembaga survei untuk melaksanakan quick count," tuturnya.
Ia menganggap pembicaraan itu wajar karena Fathanah yang mengurus segala sesuatu berkaitan dengan Pilkada Sulsel. Namun, Anis membantah DPP PKS pernah meminta Ilham membayar Rp8 miliar agar DPP mengeluarkan surat keputusan pengusungan Ilham sebagai calon gubernur Sulsel.
Anis mengaku persoalan teknis pengusungan calon gubernur Sulsel diserahkan sepenuhnya kepada DPW PKS. DPP tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri musyawarah DPW. Apabila rekomendasi calon yang diajukan DPW sudah sesuai prosedur, DPP tinggal mengeluarkan surat keputusan.
Dalam rekaman pembicaraan selanjutnya, Anis dan Fathanah sempat menyinggung soal "urusan" dengan Syekh Amir. Keduanya sempat menyebut orang berinisial AM dan AS, serta tim Mursi di lingkungan Kementan. Selain itu, mereka sempat bercanda mengenai Luthfi yang sedang menghadapi permasalahan keuangan.