Ahmad Fikri Assegaf Beberkan 6 Isu Pokja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum

Meliputi SDM, pengawasan, kelembagaan, hukum formil dan materil, budaya hukum dan organisasi, serta kebijakan anggaran.

Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum Pokja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Ahmad Fikri Assegaf dan mantan Ketua MA, Prof Bagir Manan dalam sebuah diskusi, Rabu (13/9/2023) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube

Pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi di bidang hukum. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) menerbitkan Keputusan Menkopolhukam No.63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum. Berangotakan dari berbagai ahli, praktisi dan akademisi, tim itu fokus menyorot persoalan hukum.

Beleid yang terbit 23 Mei 2023 itu menugaskan tim merancang strategi dan agenda prioritas terhadap 4 isu utama. Yakni Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum; Penegakan Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam; Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan Reformasi Sektor Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum dari kelompok kerja (Pokja) Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Ahmad Fikri Assegaf, mengatakan secara umum tim masih melakukan finalisasi. Sejak bekerja awal Juni 2023 hasil kerja tim rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kendati waktu yang diberikan sangat singkat yakni 3 bulan, tapi tim harus menuntaskan tugasnya dan menghasilkan rencana aksi.

“Tapi karena kecintaan kita pada negara dan harapan besar bahwa masalah hukum ini agar bisa diperhatikan maka kami bekerja dengan segala kemampuan yang dimiliki,” ujarnya dalam diskusi bertema “Hadirnya Negara untuk Menjamin Keadilan Bagi Masyarakat Melalui Penegakan Supremasi Hukum” Rabu (13/9/2023) kemarin.

Baca juga:

• Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Kedepankan Partisipasi Publik
• Tim Percepatan Reformasi Hukum, Anggotanya Mulai Jurnalis Hingga Advokat

Ada banyak masalah yang dihadapi di sektor lembaga peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Dari berbagai persoalan yang ada, Fikri menyebut Pokja menyoroti sedikitnya 6 isu utama. Pertama, sumber daya manusia (SDM) perlu dibenahi. Sebab tanpa SDM yang baik, apapun solusi yang diberikan pasti akan mandek.

Proses seleksi pada lembaga penegak hukum masih bermasalah karena minim integritas. Padahal seleksi yang berintegritas penting untuk menjaring orang berkualitas sehingga memberi dampak positif terhadap organisasi. Kemudian perlu pembinaan karir yang jelas dan kompensasi yang bagus.