Apa kata Allex?
Dengan prompt ‘Bagaimana aturan terkait pengungsi korban perang dari luar negeri ke Indonesia?’, berikut jawaban Allex terkait hal tersebut:
Aturan terkait pengungsi korban perang dari luar negeri ke Indonesia diatur secara umum dalam kerangka hukum keimigrasian, namun hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai pengungsi (refugees) sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Berikut penjelasan terstruktur berdasarkan ketentuan yang berlaku:
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai pengungsi korban perang, namun terdapat ketentuan yang relevan terkait penanganan korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia, yang dapat dijadikan acuan sementara dalam penanganan kelompok rentan dari luar negeri.
Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.
Pasal 87 ayat (2) mengatur bahwa korban tersebut mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan deteni pada umumnya.
Pasal 88 mengatur bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.
Untuk pengungsi korban perang (refugees), praktik di Indonesia selama ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang mengatur:
