Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dalam forum-forum internasional maupun melalui berbagai aksi solidaritas di dalam negeri. Namun belakangan ini komitmen tersebut dipertanyakan, menyusul adanya kerja sama aktif antara pemerintah Indonesia dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI), sebuah lembaga yang diduga terlibat dalam rencana kontroversial pasca perang Gaza.
Direktur Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) Desk dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat menyuarakan kerja sama antara Indonesia dan TBI dapat mencederai posisi moral Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Jika Indonesia ingin mempertahankan sikap prinsipil terhadap Palestina, maka hubungan dengan TBI harus dihentikan,” kata Zulfikar dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari Middleeastmonitor, Jumat (11/7/2025) pekan lalu.
Kekhawatiran tersebut mencuat setelah laporan eksklusif The Financial Times yang mengungkapkan keterlibatan TBI dalam proyek bertajuk ‘Project Aurora’. Proyek ini merupakan skema pembangunan ekonomi pasca perang di Gaza yang digagas oleh sejumlah pengusaha Israel bekerja sama dengan Boston Consulting Group.
Baca juga:
- Langkah OKI dan Upaya Prancis Akhiri Konflik Palestina-Israel
- Solusi Dua Negara Ditinggalkan, Amerika Tak Pernah Serius Dukung Palestina Merdeka
Salah satu bagian paling kontroversial dari proposal ini adalah usulan ‘relokasi sukarela’ terhadap hingga 500 ribu warga Palestina dari Gaza, dengan masing-masing ditawari kompensasi sebesar AS$9.000. Di balik retorika teknokratis, rencana ini dipandang banyak pihak sebagai bentuk pemindahan paksa yang dibungkus secara halus, demi menciptakan Gaza yang ‘ramah investor’. Kemudian lengkap dengan pulau buatan, Kawasan mewah, dan zona perdagangan berbasis teknologi blockchain.
Keterlibatan TBI dalam proyek ini menurut zulfikar, tidak bersifat pasif. Laporan menyebutkan staf TBI ikut serta dalam pertemuan, kelompok strategi, dan diskusi pesan terkait pengembangan proyek. Bahkan Tony Blair sebagai pendiri lembaga ini, disebut telah diberi pengarahan mengenai rencana tersebut.
